LUWURAYA.COM — Antrean BBM subsidi masih menjadi persoalan di Luwu Timur meski sejumlah kebijakan penanganan telah diterapkan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pun menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan kuota BBM subsidi sebesar 30 persen untuk Sulawesi Selatan.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam setelah mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (14/9/2026).
Rapat berlangsung melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur. Irwan mengikuti rapat bersama Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto, Kadis Disdagkop-UMKP Senfry Oktavianus, Kasatpol PP Baharuddin, dan Kadis Perhubungan Syahmuddin.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut muncul setelah evaluasi menunjukkan peningkatan kebutuhan BBM di Sulsel.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kondisi antrean mulai terurai. Namun, evaluasi terhadap kebutuhan pasokan dan kuota tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Menurut Andi Sudirman, salah satu faktor meningkatnya antrean adalah migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Di sisi lain, pasokan BBM dari Pertamina disebut telah meningkat. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL), suplai pada kondisi tertentu disebut telah mencapai 1.300 KL.
Namun, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya mengurai antrean karena terjadi peningkatan permintaan.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” kata Andi Sudirman.
Karena itu, Pemprov Sulsel meminta Pertamina melakukan analisis terhadap pengaruh migrasi konsumen untuk menentukan kebutuhan tambahan kuota BBM di Sulsel.
Usulan penambahan kuota sebesar 30 persen kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Hingga rapat evaluasi tersebut berlangsung, pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Dampaknya Mulai Dirasakan di Luwu Timur
Bupati Irwan Bachri Syam menyatakan setuju dengan penambahan kuota BBM subsidi, khususnya untuk Luwu Timur.
Menurut Irwan, persoalan BBM yang terjadi di Sulawesi Selatan, terutama di Luwu Timur, telah memengaruhi aktivitas masyarakat.
Dampaknya bahkan dirasakan dalam aktivitas pemerintahan. Kondisi tersebut membuat persoalan antrean BBM tidak lagi hanya berkaitan dengan aktivitas masyarakat saat mengisi bahan bakar, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari.
Persoalan BBM juga mendorong Pemprov Sulsel mengambil sejumlah kebijakan sementara. Salah satunya penerapan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi.
Di Luwu Timur, sistem tersebut sudah diterapkan sejak 10 September 2026 di seluruh SPBU. Kendaraan dengan nomor pelat ganjil dilayani pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan nomor pelat genap dilayani pada tanggal genap.
Namun, pantauan di SPBU Ussu, Kecamatan Malili, pada Senin (14/9/2026) menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi. Barisan kendaraan bahkan terlihat memanjang hingga ke badan jalan, meski susunannya tampak lebih tertib.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ganjil-genap belum sepenuhnya mengatasi panjangnya antrean warga untuk mendapatkan BBM subsidi.
Gubernur Sulsel menegaskan kebijakan ganjil-genap dan pembelajaran daring bagi siswa SMA bersifat sementara. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk mengurai antrean BBM.
“Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua,” tegasnya.
Menurut Andi Sudirman, kebijakan tersebut akan dicabut secara bertahap setelah kondisi pasokan BBM kembali siap dan antrean dapat dikendalikan.
“Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap,” pungkasnya.
Sementara itu, usulan penambahan kuota BBM masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Bagi Luwu Timur, tambahan kuota tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi dampak antrean terhadap aktivitas warga dan pemerintahan.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
