LUWU TIMUR – Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin memimpin kunjungan kerja di Kantor Kemenag RI dan Kemenaker. Rombongan ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota DPRD lainnya.
Kunjungan ini dibagi dalam dua kelompok Pansus, yaitu kunjungan pansus pesantren di kantor Kemenag RI terdiri atas Wakil ketua 2, Usman Sadik, Suardi Ismail, Rahman Sanusi, Aris Situmorang dan Tugiat.
Sementara Kunjungan Pansus disabilitas ke kantor Kemenaker terdiri atas Aripin, Alpian, Abduh, Efraim dan Ramna Minggus.
“Kenapa kita ke Kementerian Ketenagakerjaan karena secara substansi dia mewadahi seluruh Perusahaan yang ada di Indonesia termasuk Sulsel maupun Luwu Timur. Sehingga kita perlu ketahui sejauh mana penekanan Negara terhadap perusahaan Indonesia dan adakah saksi yang telah diterapkan oleh Negara ke Perusahaan yang lalai terhadap Undang-undang ini,” kata Aripin melalui pesan WhatsApp nya, Jumat (12/07/2024).
Lanjut Aripin menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, sehingga rombongan pansus disabilitas ini memandang sangat perlu melakukan pengkajian dan mendorong untuk dipertegas dalam peraturan daerah nantinya.
Aripin menambahkan, Pasal 53 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.Dan 1% (satu persen) untuk Swasta.
“Di Luwu Timur kurang lebih 3.000 penyandang Disabilitas yang seyogyanya nanti dapat pula mendapatkan perlakuan adil untuk di pekerjaan di perusahaan”, Ujarnya.
“Apa lagi Luwu Timur saat ini masuk dalam PSN sehingga seluruh elemen swasta akan mengarah ke Luwu Timur nanti,” terang Legislator Golkar ini.
Ia mengungkapkan, selain untuk memperkuat rujukan dalam memberdayakan penyandang disabilitas, Aripin juga akan membahas terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh dalam Undang-undang ini.
“Kalau ada saksinya seperti apa supaya kami juga dapat menindaklanjuti dalam Perda yang kita susun saat ini,” jelas Aripin. (*)
