LUWU TIMUR – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Luwu Timur, Aini Endis Anrika mewakili Bupati Lutim membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Lutim, di Ballroom Hotel I Lagaligo Malili, Senin (05/12/2022).
Bimtek yang diikuti sebanyak 69 Anggota BPD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif mengenai peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan untuk memahami kedudukan dan tugas dan fungsi hak kewenangan dan tanggung jawab BPD dalam pemerintahan desa.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Luwu Timur, Aini Endis Anrika dalam sambutannya mengatakan, pemerintah desa khususnya di Kabupaten Luwu Timur ini mengelolah anggaran yang cukup besar. Ada ALOKASI DANA DESA /ADD, Dana Desa, 1 MILYAR 1 DESA /BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK), dan Dana Hasil Pajak dan Retribusi.
Untuk Dana BKK, kata Aini Endis, pertama kalinya dilaksanakan tahun 2022 ini, melalui Dinas PMD, tim akan membahas apa-apa yang perlu di evaluasi pada program 1 milyar 1 desa / Dana BKK. Sehingga, kami berharap anggota BPD mendukung program dana BKK ini agar supaya tujuan dari program ini yaitu salah satunya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat di desa dapat tercapai.
Terkait Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi ini, sambungnya, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur, tiap tahun diberikan kepada Pemerintah Desa. Saat ini PAD Luwu Timur tertinggi kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar, kurang lebih Rp. 305 M. Dan saat ini sudah terbentuk SKPD yang menangani khusus Pendapatan yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Asisten Pemerintahan mengungkapkan, tiap tahun pemerintah desa ini mendapatkan Dana Bagi Hasil sesuai dengan potensi obyek pajak maupun obyek retribusi masing2 kecamatan dan desa. “Contoh seperti Kec.Malili yang banyak Hotel dan Rumah Makannya sebagai objek pajak tentunya Desa2 yang berada di kec malili akan mendapatkan Dana Bagi Hasil lebih besar daripada Desa2 yg berada di Kecamatan lain yang Rumah Makan nya lebih sedikit jumlahnya. Sehingga melalui kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa bukan pemilik rumah makan yang membayar pajak tapi konsumen yang dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Contoh warung makan yang sudah melaksanakan pemungutan pajak restoran yakni warung bakso mas Untung, warung Fama, warung Pallubasa dll yang telah menggunakan mesin /alat hitung yang diberikan oleh Bapenda, jadi langsung tercetak berapa jumlah pajak restorannya,” jelas Aini Endis Anrika.
“Jadi saya berpesan kepada kita semua yang hadir disini agar terus mendukung peningkatan PAD kita, karena kalau kita terus bergantung kepada dana pemerintah pusat, pasti tidak akan ada peningkatan,” karena masih banyak potensi-potensi PAD pajak, retribusi maupun pendapatan lain2 yang sah yang bisa menambah jumlah PAD kab.luwu timur,tandas Asisten Pemerintahan.
Turut hadir pada kesempatan ini, Ketua DPRD Lutim, Aripin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Halsen beserta jajarannya, Kemenag Lutim, dan para peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BPD. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
