LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, H. Budiman didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara virtual di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur, Senin (29/11/2021).
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Gubernur, hingga kepala daerah tingkat kabupaten dan kota serta pejabat lainnya se-Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu mengingatkan agar seluruh elemen Bangsa Indonesia tetap waspada terhadap Covid-19. Selain itu, dikatakannya bahwa di tahun 2022, Covid-19 masih merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama.
“Maka dari itu, mari bersama-sama mengantisipasi dan melakukan mitigasi sedini mungkin. Hal ini dilakukan agar nanti tidak mengganggu program reformasi struktural yang sedang kita lakukan serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita jalankan,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa APBN 2022 nantinya akan fokus pada enam kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desantralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dan Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting, agar belanja lebih efisien.
“Sekali lagi, di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita, Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” pesan Presiden Jokowi.
Pelaksanaan penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD merupakan wujud transparansi serta memberikan legitimasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung berbagai kebijakan prioritas dalam APBN 2022 untuk mencapai Indonesia Maju 2045. (hms/ikp/kominfo)
