LUWURAYA.COM — Sejumlah persoalan menjadi catatan DPRD Luwu Timur dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Mulai dari kondisi sekolah, realisasi anggaran, penguatan pendapatan daerah, hingga penggunaan SILPA.
Catatan tersebut disampaikan lima fraksi DPRD Luwu Timur dalam rapat paripurna pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).
Pada sektor pendidikan, perhatian DPRD terutama diarahkan pada kondisi fasilitas sekolah yang masih membutuhkan penanganan.
Fraksi NasDem menyebut hasil kunjungan dan monitoring di sejumlah kecamatan masih menemukan sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan perhatian. Fraksi ini meminta pemerintah menajamkan anggaran untuk rehabilitasi, pembangunan, dan peningkatan fasilitas pendidikan.
NasDem juga meminta pendataan kondisi infrastruktur pendidikan dilakukan secara komprehensif di seluruh kecamatan. Data tersebut dinilai penting agar penentuan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Hal serupa disampaikan Fraksi GPR. Dari hasil kunjungan ke sejumlah satuan pendidikan, GPR menemukan kekurangan mobiler yang disebut terjadi hampir di seluruh sekolah yang mereka kunjungi.
GPR juga meminta rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas menjadi perhatian dengan mempertimbangkan kondisi fisik bangunan serta jumlah siswa.
Sementara Fraksi PAN mengangkat persoalan yang lebih spesifik, yakni sekolah di Desa Tawakua yang mengalami longsor pada 2025 dan disebut belum diperbaiki. PAN meminta kebutuhan tersebut dapat dimasukkan dalam Perubahan APBD 2026.
DPRD Soroti Pelaksanaan Anggaran
Selain kebutuhan pendidikan, sejumlah fraksi menyoroti bagaimana anggaran yang telah disusun dapat benar-benar terlaksana.
Fraksi Golkar menilai rendahnya realisasi belanja hingga triwulan ketiga menjadi “lampu kuning” bagi pemerintah daerah. Dengan waktu efektif pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah diminta melakukan akselerasi belanja modal dengan tetap menjaga kehati-hatian fiskal dan skala prioritas.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah mengevaluasi program dalam APBD pokok 2026 yang belum berjalan maksimal.
Menurut fraksi tersebut, perubahan APBD seharusnya menjadi solusi korektif, bukan justru menambah risiko penumpukan pekerjaan pada akhir tahun. PDI Perjuangan juga mempertanyakan penyebab program yang telah dianggarkan belum berjalan, mulai dari kemungkinan hambatan birokrasi, kapasitas teknis perangkat daerah, perencanaan, hingga faktor eksternal.
PAN turut mengingatkan agar setiap perubahan anggaran memiliki alasan yang jelas, urgensi yang kuat, dan indikator keberhasilan yang terukur. Pengurangan anggaran juga diminta dijelaskan penyebabnya, sehingga perubahan APBD tidak sekadar menjadi perpindahan anggaran antarprogram.
Dalam pandangan yang sama, PAN menyoroti SILPA sebesar Rp21,64 miliar. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan sumber dan penyebab SILPA tersebut secara transparan.
PAN membedakan SILPA yang berasal dari efisiensi dengan SILPA akibat kegiatan tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya perencanaan, atau rendahnya kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan program.
Di sisi pendapatan, Fraksi GPR meminta pemerintah lebih kreatif dan inovatif menggali sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
PAN juga meminta penguatan PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Perluasan basis penerimaan, perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi, validasi data, optimalisasi aset, dan pengawasan kebocoran dinilai perlu diperkuat.
Bupati Siap Tindaklanjuti
Berbagai catatan tersebut menjadi bagian dari pandangan umum lima fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam mengapresiasi pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
“Terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan, masukan dan saran yang disampaikan. Ini menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata dia, terbuka terhadap berbagai masukan DPRD dalam proses pembahasan dan siap menindaklanjuti seluruh masukan.
Irwan juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar APBD dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
