LUWURAYA.COM — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menyoroti keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp21,64 miliar dalam struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
PAN meminta pemerintah daerah menjelaskan secara transparan sumber dan penyebab munculnya SILPA tersebut.
Sorotan itu disampaikan Abdul Halim, juru bicara Fraksi PAN, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).
Dalam pandangannya, PAN menilai SILPA perlu dilihat lebih jauh, bukan hanya sebagai angka dalam struktur perubahan APBD.
Menurut PAN, keberadaan SILPA bisa menjadi hal positif jika berasal dari efisiensi anggaran. Namun, kondisinya berbeda apabila SILPA muncul karena program tidak terlaksana atau anggaran tidak mampu direalisasikan sesuai rencana.
PAN Minta Penyebab SILPA Dibuka
Abdul Halim mengatakan pemerintah perlu menjelaskan sumber SILPA sekaligus faktor yang menyebabkan anggaran tersebut tersisa.
“Praksipan meminta agar keberadaan SILPA tersebut dijelaskan secara transparan terutama mengenai sumber dan penyebabnya,” kata Abdul Halim saat membacakan pandangan fraksinya.
PAN menilai SILPA yang muncul karena efisiensi merupakan hal positif. Sebaliknya, jika terjadi karena kegiatan tidak terlaksana, keterlambatan proses pengadaan, lemahnya perencanaan, atau rendahnya kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan program, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi.
Fraksi PAN mengingatkan agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi proses penyesuaian angka anggaran. Setiap perubahan harus dapat memperbaiki pelaksanaan program dan memastikan anggaran memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Jangan sampai uang rakyat tersedia, tapi program yang seharusnya dinikmati rakyat tidak terlaksana,” ujar Abdul Halim.
Selain menyoroti SILPA, PAN dalam pandangan umumnya meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja, memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
PAN juga menyoroti kebutuhan perbaikan sekolah di Desa Tawakua yang mengalami longsor pada 2025 dan hingga kini disebut belum dikerjakan. Fraksi meminta kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan dalam Perubahan APBD 2026.
Pada sektor pertanian, PAN turut mendorong penguatan irigasi pompa di wilayah yang masih memiliki sumber air, serta perhatian terhadap jalan usaha tani, bantuan alat pertanian, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengolahan hasil pertanian.
Secara umum, Fraksi PAN mengapresiasi arah kebijakan pemerintah daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2026. PAN menegaskan pembahasan perubahan anggaran harus diarahkan pada penguatan pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan memastikan anggaran memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PAN menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
