Sejumlah rekanan melakukan protes ke Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kota Palopo, Rabu (28/5/14) siang tadi. Pasalnya, para rekanan geram, ratusan proyek yang ada di dinas tersebut tidak bisa dikerjakan oleh rekanan. Mereka menyebutkan, pihak Dinas Tarkim selalu berkilah, jika proyek yang ada merupakan jatah anggota DPRD setempat.
Pantauan Luwuraya.com, protes itu dilakukan dengan melakukan pemblokiran di pintu masuk Kantor Dinas Tarkim Kota Palopo, dengan membentangkan mobil mereka di pintu masuk kantor tersebut. Akibatnya, sejumlah pegawai yang hendak masuk kantor, menjadi terhambat.
Salah seorang perwakilan rekanan, Atto menilai, jika sikap pihak Dinas Tarkin terkesan tidak menginginkan proyek yang ada di dinas itu dikerjakan oleh rekanan, terutama rekanan lokal. Sebab, setiap kali pihak dinas ditanyakan soal paket pembangunan yang akan dilaksanakan, selalu beralasan telah menjadi program aspirasi anggota DPRD Palopo.
“Saya hanya meminta transparan, harusnya kadis dan Kabid dan PPK nya Tarkim terbuka terkait proyek yang ada di dinas tersebut, jangan selalu mengatas namakan anggota DPRD Kota Palopo sebagai tameng,” ungkap Atto.
Menurutnya, di dinas tersebut ada ratusan proyek pembangunan yang akan dikerjakan tahun ini, sementara anggota DPRD Palopo hanya berjumlah 25 orang.
“Kami paham terkait pekerjaan yang datangnya dari dana aspirasi, tapi masa semua proyek anggota DPRD semua yang punya, kalau seperti itu berarti ada kongkalikong antara dinas dan Anggota DPRD,” ungkap Atto.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfrimasi dari pihak Dinas Tarkim Kota Palopo terkait protes dari rekanan tersebut.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
