LUWU TIMUR – Dalam rangka Meningkatkan komitmen/dukungan pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana), maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Luwu Timur menggelar Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan bertempat di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Lutim, Rabu (27/10/2021).
Sosialisasi dibuka oleh Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, H.April, didampingi Kadis P2KB Lutim, Nursih Hariani, dengan menghadirkan narasumber dari Koalisi Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan, DR. Zainuddin Rahman, SE. M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Lutim yang diwakili oleh Mujahid Saleh.
Kadis P2KB Lutim, Nursih Hariani dalam laporannya mengatakan, jumlah penduduk semakin meningkat, data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akhir tahun 2020, jumlah penduduk Luwu Timur sebanyak 302.029 jiwa. Semester 1 Tahun 2021 sebanyak 304.727 jiwa. Semua permasalahan suatu negara atau wilayah berasal dari penduduk, sehingga jumlah penduduk yang banyak ini bisa menjadi sumber kekuatan daerah, bisa juga menjadi ancaman bila tidak dikelola dengan baik.
Penanganan yang tepat, kata Nursih, terarah dan terencana dalam pembangunan kependudukan menjadi salah satu solusi cerdas agar Jumlah penduduk itu menjadi asset daerah yang unggul dan berdaya. Salah satu bentuk perencanaan yang dimaksud adalah penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Inilah yang menjadi inti pembicaraan dalam kegiatan hari ini.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan dukungan seluruh stakeholder, yakni OPD, DPRD, sehingga misi pertama Bapak Bupati Luwu Timur yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup secara menyeluruh” dapat kita laksanakan,” tandas Nursih Hariani.
Sementara Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. April yang mewakili Bupati mengatakan, GDPK merupakan pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan kondisi ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, seperti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang untuk menunjang kehidupan bangsa.
“GDPK diperlukan sebagai arah kebijakan kependudukan dan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dan master plan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur,” tutur dr. April.
Terakhir, dirinya menambahkan, Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat disusun dengan baik dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat. “OPD yang mengikuti kegiatan hari ini agar berperan aktif dan berkontribusi dalam menyusun Grand Design Pembangunan Keluarga untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang,” tandas dr. April. (rhj)
