Komisi II DPRD Luwu Timur menyiapkan dua langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah. Selain mengusulkan penambahan kuota, DPRD juga meminta pengawasan distribusi diperketat agar gas subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Kesepakatan tersebut lahir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Luwu Timur di Malili, Senin (15/6/2026). Rapat menghadirkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, aparat kepolisian, agen, pangkalan LPG, serta sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan distribusi gas bersubsidi.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengatakan DPRD bergerak cepat setelah menerima banyak keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram. Karena itu, DPRD mengambil langkah dengan mempertemukan seluruh pihak agar persoalan ini segera mendapat solusi yang nyata dan tidak berlarut-larut,” ujar Sarkawi.
Tambah Kuota dan Perketat Pengawasan
Dalam rapat tersebut, DPRD dan pemerintah daerah sepakat mendorong koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengupayakan penambahan kuota LPG 3 kilogram bagi Kabupaten Luwu Timur.
Menurut Sarkawi, kebutuhan LPG subsidi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, kuota yang diterima daerah perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap ada penyesuaian kuota sesuai kondisi riil di Luwu Timur. Jangan sampai masyarakat yang memang berhak justru kesulitan mendapatkan LPG subsidi karena keterbatasan pasokan,” katanya.
Selain penambahan kuota, rapat juga menghasilkan kesepakatan untuk memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi mulai dari tingkat agen hingga pangkalan.
DPRD meminta aparat kepolisian bersama instansi terkait mengawal penyaluran LPG 3 kilogram agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
Distribusi Harus Tepat Sasaran
Sarkawi menegaskan pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran LPG subsidi yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, penambahan kuota saja tidak cukup menyelesaikan persoalan apabila distribusi di lapangan tidak berjalan dengan baik. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, agen, dan pangkalan harus terus diperkuat.
Melalui hasil RDP tersebut, DPRD Luwu Timur berharap langkah-langkah yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram yang menjadi kebutuhan sehari-hari.
“Kami di DPRD akan terus mengawal hasil rapat ini. Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat Luwu Timur tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram,” tutup Sarkawi.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
