Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang membangun komunikasi langsung dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Luwu Timur.
Menurut Jihadin, kunjungan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Kami di DPRD mendukung langkah pemerintah daerah yang memilih membangun komunikasi secara terbuka dengan Komnas HAM. Ini menunjukkan bahwa setiap persoalan ingin diselesaikan melalui dialog, berdasarkan aturan hukum, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Jihadin usai mendampingi Bupati Luwu Timur dalam pertemuan di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Ia mengatakan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional merupakan kebijakan yang memiliki manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, menurutnya, pelaksanaan proyek tersebut juga harus memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Prinsipnya, DPRD mendukung investasi dan pembangunan yang membawa manfaat bagi daerah. Tetapi pada saat yang sama, hak-hak masyarakat juga harus menjadi perhatian utama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam prosesnya,” katanya.
Jihadin menilai komunikasi yang dibangun dengan Komnas HAM menjadi langkah positif untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Semua pihak tentu menginginkan pembangunan berjalan lancar. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan informasi harus terus diperkuat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara objektif dan berkeadilan,” ungkapnya.
Ia menegaskan DPRD Luwu Timur akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan PSN.
Pengawasan tersebut, lanjut Jihadin, bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, menghormati hak masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap kebijakan agar pelaksanaannya tetap berada pada koridor hukum, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan dan perlindungan hak masyarakat dapat berjalan seimbang,” tuturnya.
Jihadin juga mengapresiasi respons Komnas HAM yang menerima dan membuka ruang diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengenai perkembangan pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah.
“Harapan kami, komunikasi yang telah terbangun ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Komnas HAM, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya.
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Komnas HAM RI membahas perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Luwu Timur, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
