Antisipasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018, DPRD Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Tim Pengelola Anggaran Daerah dan sejumlah Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di Ruang Badan Anggaran DPRD Luwu Timur, Kamis (26/4/2018).
Wakil Ketua I DPRD HM Siddiq BM yang memimpin jalannya RDP mengatakan DAK 2018 perlu diantisipasi mengingat munculnya Peraturan Kementerian Keuangan yang memberikan tenggat waktu kepada daerah. Sehingga pemda didorong agar segera melakukan proses kontraktual DAK.
Mengantisipasi tenggat waktu yang disyaratkan, DPRD juga meminta laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan realisasi tersebut juga menjadi syarat penyaluran DAK ke daerah.
“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mempercepat proses kontrak, karena sesuai peraturan PMK 112/2017 seluruh DAK paling lambat di kontrak bulan Juli,” ungkap Siddiq.
Bila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, daerah tidak mendapatkan penyaluran DAK. menurut Siddiq, jika sanksi diberikan tentu akan merugikan daerah.
Siddiq menilai Luwu Timur masih memerlukan DAK dari Pemerintah Pusat, DAK akan memacu perkembangan pembangunan daerah untuk semakin berkembang.
“DPRD mendorong kepada seluruh OPD yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), agar segera melakukan proses kontraktual paling lambat akhir juni. Jika lancar, bisa dipastikan bahwa seluruh DAK Rp226,7 Miliar akan aman.” Tutupnya.
