Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menemukan adanya stok beras impor asal Myanmar di Gudang Bulog Kota Palopo. Temuan ini terjadi saat anggota DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang tersebut pada pekan ini.
Dalam sidak tersebut, sebanyak 275 ton beras impor asal Myanmar ditemukan tersimpan di dalam gudang. Beras tersebut diketahui merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri.
Ketua Komisi C DPRD Palopo, Taming M. Somba, menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan stok beras yang ada di Gudang Bulog mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan.
“Kami mengecek langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi stok beras, termasuk asal-usulnya. Ternyata, sebagian beras ini berasal dari Myanmar,” ujar Taming.
Menurut pihak Bulog, beras impor tersebut didatangkan dalam rangka memenuhi permintaan pemerintah pusat guna menstabilkan harga beras yang sempat melonjak beberapa waktu lalu. Wakil Pimpinan Bulog Cabang Palopo, Viona Cheria, menjelaskan bahwa beras impor itu bukan untuk konsumsi komersial melainkan ditujukan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP). “Ini adalah kebijakan nasional yang harus kita laksanakan demi menjaga ketahanan pangan,” terang Viona.
Meski demikian, temuan ini sempat menuai berbagai tanggapan. Sebagian pihak mempertanyakan mengapa harus mendatangkan beras dari luar negeri di tengah upaya mendukung ketahanan pangan lokal. Namun, DPRD Palopo menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan.
DPRD Palopo meminta pihak Bulog untuk lebih transparan dalam pengelolaan stok beras, termasuk beras impor. Mereka juga mengingatkan agar proses distribusi beras ke masyarakat benar-benar diawasi sehingga tidak ada penyelewengan.
“Kami ingin memastikan beras yang ada di gudang ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan. Jangan sampai ada permainan yang merugikan publik,” tegas Taming M. Somba.
Dengan adanya temuan ini, DPRD Palopo berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan pangan daerah agar tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
