Dua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler pada rapat sidang Paripurna, Senin (19/6/17)
Dua fraksi tersebut yakni, fraksi partai Demokrat dan Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra). Sidang paripurna terkait laporan reses perseorangan ini hanya dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Bahri Suli.
“Rapat paripurna ini perlu dihadiri oleh pimpinan eksekutif sehingga kalau Bupati tidak hadir paling tidak wakil. Mohon penjelasan tentang ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati,” ungkap ketua Fraksi Demokrat, Herdinang.
Selain itu, anggota fraksi partai Gerindra, Sarkawi A Hamid juga mempertanyakan hal yang sama. Menurutnya, kejadian ini baru kali pertama terjadi di daerah yang sudah berusia 14 tahun ini.
“Ini mungkin hal yang baru sejak Luwu Timur ada dibumi Nusantara 14 tahun silam. Paling tidak kalau Bupati tidak ada maka wakil yang hadir,” ungkap mantan legislator partai Golkar.
Oleh karena itu, kata mantan ketua DPRD ini, Fraksi Gerindra mempertanyakan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati. “Bukan berarti kita tidak menghargai pak Sekda hadiri semestinya ada alasan yang bisa diterima,” ungkapnya.
Dihadapan para anggota dewan, Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli mengaku hadir dalam rapat Paripurna ini atas adanya perintah dari beliau (Bupati) dua hari yang lalu karena adanya agenda pemerintahan di Makassar.
“Kemudian terkait bapak wakil Bupati pak itu yang tidak terlalu jelas informasinya dan mungkin ada agenda di Makassar yang juga dihadiri sehingga tidak hadir pada Paripurna ini,” ungkap Bahri.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
