Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur menggelar seminar manajemen konflik yang bertempat di Gedung Ontae Luwu Sorowako Kecamatan Nuha, Minggu, (21/12).
seminar ini dibuka langsung Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma di ikuti Camat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan organisasi pemuda dengan narasumber Kapolda Sulselbar yangdiwakili oleh Kombes pol Ferdinand Wibisono dan dosen Universitas Hasanuddin, Imam Mujahidin dan Prof Muh Darwis.
Ketua FKUB H. Ardias Bara mengatakan kondisi dan situasi yang kondusif ini, harus senantiasa dipelihara dan dijaga keharmonisannya. Sebab jika tidak, berbagai kemungkinan dapat merusak keharmonisan yang selama ini telah terbina secara baik.
“Begitu rawannya kehidupan antar umat beragama, sehingga salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Luwu Timur adalah masalah kerukunan hidup antar umat beragama,” katanya.
Ia juga mengatakan selain seminar ini, berbagai macam kegiatan yakni kemah bakti hingga penanaman pohon juga mewarnai kegiatan FKUB ini. ”Banyak hal yang dilakukan untuk menanggulangi bebagai perbedaan persepsi dari semua unsur kepatutan, karena bagaimanapun juga FKUB merupakan forum tinggi dalam mempersatukan umat beragama,” tambahnya.
Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma mengatakan dalam konteks Kabupaten Luwu Timur yang struktur masyarakatnya sangat majemuk, keanekaragaman ini, di satu sisi akan memberi warna positif pada sistem nilai budaya bangsa apabila terwujud dalam bentuk interaksi yang saling melengkapi, tetapi di sisi lain dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dipahami dengan baik.
“Seminar yang dilaksanaan saat ini, saya nilai sangat tepat sebagai upaya kita didalam membina mental spiritual, menanamkan semangat kerukunan, sekaligus sebagai upaya didalam menumbuh-kembangkan kualitas hidup,” tandasnya.
Hatta juga mengatakan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama memang tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab FKUB, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat termasuk LSM dan Pemerintah. “Sebagai perangkat negara, Pemerintah tetap memiliki peran penting, sebagai fasilitator dan pendorong masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama,” tutupnya.
