Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur kembali menyoroti persoalan infrastruktur dasar di Kecamatan Burau, yang disebut sudah dua tahun tidak mendapatkan pengaspalan.
Sorotan itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi GPR, Sarkawi Hamid, dalam pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna, Rabu (12/11/2025).
Sarkawi menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan di Burau telah berulang kali diusulkan melalui musrenbang dan reses anggota dewan, namun tetap tidak masuk dalam prioritas penganggaran pemerintah daerah.
“Burau ini sudah dua tahun tidak tersentuh pengaspalan. Mohon maaf Ibu Wakil Bupati, ini sudah dua tahun kami menunggu. Padahal jalan ini dilalui masyarakat setiap hari,” ucapnya.
Sarkawi menyoroti secara khusus kondisi ruas jalan poros Benteng–Apala, yang menurutnya sudah dua kali tertunda dalam mata anggaran.
Ruas ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Desa Benteng (Burau) dengan Desa Balobalo (Wotu) serta melewati ratusan hektare sawah penduduk.
“Saat hujan turun, jalan ini kembali jadi kubangan. Satu-satunya solusi adalah diaspal atau dibeton. Tapi jangankan dibeton, diaspal pun belum,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi GPR juga mempertanyakan penundaan proyek peningkatan ruas Balobalo–Tabarano–Kawata, yang sudah dua tahun tertunda meski proses pembebasan lahan disebut telah rampung.
Fraksi menilai, lambatnya realisasi proyek-proyek strategis di wilayah pinggiran ini sangat berdampak pada mobilitas masyarakat, akses produksi pertanian, dan pemerataan pembangunan.
Dalam pandangan umum yang sama, Fraksi GPR juga mengkritisi alokasi anggaran besar dalam Rancangan APBD 2026 untuk sejumlah proyek monumental seperti pembangunan gerbang kota dan pelebaran jalan nasional Atue–Malili yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Menurut Sarkawi, alokasi tersebut tidak berbanding lurus dengan kebutuhan mendesak masyarakat desa-desa yang masih tertinggal infrastrukturnya.
“Kita jangan hanya fokus pada proyek-proyek besar dan monumental. Burau, Tabarano, dan banyak wilayah lain masih menunggu perhatian,” tegasnya.
