Transformasi ekonomi digital bergerak semakin cepat, tetapi kesiapan generasi muda memasuki dunia kerja masih menghadapi banyak tantangan.
Pemerintah menilai kesenjangan akses pelatihan dan keterampilan menjadi hambatan besar bagi anak muda untuk bersaing di pasar kerja modern.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan banyak anak muda masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian generasi muda kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar kerja yang berkembang cepat.
“Proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata,” ujar Afriansyah, Kamis (28/5/2026).
Ia menilai percepatan ekonomi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar anak muda tidak tertinggal dalam persaingan kerja.
Skill dan Pelatihan Jadi Tantangan
Pemerintah melihat peningkatan kompetensi menjadi faktor penting untuk mempersempit kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja muda.
Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat sistem pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri.
“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” katanya.
Selain memperkuat pelatihan, pemerintah juga mendorong perluasan akses pembelajaran agar peluang kerja tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Afriansyah menilai akses keterampilan yang merata dapat membantu generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin digital.
Dunia Kerja Harus Lebih Inklusif
Selain persoalan skill, pemerintah juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem kerja yang lebih inklusif.
Menurut Afriansyah, kesempatan kerja harus terbuka lebih luas tanpa diskriminasi agar lebih banyak anak muda dapat masuk ke pasar kerja formal.
“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tegasnya.
Pemerintah juga memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program seperti SIAPKerja, pengembangan tenaga kerja mandiri, dan program padat karya.
Afriansyah mengatakan penguatan ketenagakerjaan tidak bisa berjalan sendiri karena membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
