Ketua DPRD Luwu Timur H Amran Syam menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan berusaha di daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hall B3 Jakarta Internasional Expo (Jiexpo) Kemayoran Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Dalam Raker ini, dihadiri lebih dari 500 wali kota dan bupati, serta ketua DPRD dari seluruh Indonesia.
Amran terlihat kompak memasuki Ruangan Raker bersama Ketua DPRD Palopo Harisal A. Latief, Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Bupati Morowali Anwar Hafid, dan Ketua DPRD Morowali Irwan Arya.
Amran turut mendukung langkah pemerintah dalam rangka percepatan – percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan memerlukan dukungan investasi. Untuk itulah diperlukan daya tarik untuk menarik investasi agar masuk ke daerah.
“Melalui raker ini, presiden menyampaikan harapannya mengenai percepatan berinvestasi masuk ke daerah-daerah,” ujar Amran.
Sementara, dalam Raker, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya peran investasi dan ekspor dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jokowi menyebut adanya momentum karena kepercayaan internasional dan dunia usaha terhadap ekonomi kita semakin baik.
Menurutnya, meski peringkat Ease of Doing Business sudah meloncat hingga 72, tetapi nyatanya proses perizinan usaha di lapangan masih ruwet.
Ketika Indonesia dinobatkan sebagai tujuan investasi yang baik, indeks daya saing pun meningkat, tetapi dia menambahkan, jika semua itu tidak terbukti di lapangan maka investor akan lari ke negara lain.
“Kenapa sih perlu investasi. Kalau ada arus modal masuk ke kabupaten atau kota, ada arus uang masuk sehingga peredaraan uang semakin tinggi dan ekonomi jalan,” tekannya.
Untuk itu, dia menekankan daerah menjadi garda terdepan bagi implementasi percepatan izin berusaha di daerah. Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota diakuinya harus memiliki visi dan misi yang sama sehingga semua kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah pusat bisa dengan cepat dijalankan di level daerah
Dalam rapat, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung.
