Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma menjadi salah seorang Narasumber pada Focus Group discussion (FGD) dengan tema “Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat” yang dilaksanakan Oleh BPK-RI yang bertempat di ruang rapat senat fakultas ekonomi Universitas Hasanuddin, Jumat, (12/12/14).
Sementara pengantar diskusi ini di sampaikan Kepala BPK RI, Harry Azhar Azis. Menurutnya, keberadaan BPK harus mampu menjalankan peran strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yg dapat mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat.
“Kedepan, BPK selain melaksanakan pemeriksaan keuangan yang merupakan mandatory audit BPK juga akan mendorong pemeriksaan kinerja pada lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN yang disesuaikan dengan tugas tugas lembaga terkait dalam rangka penggunaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Harry.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma mengatakan jika keberadaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang selama ini melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten telah bekerja dengan profesional dan berdampak positif bagi kinerja aparatur dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik.
Hatta menambahkan, auditor-auditor BPK telah memberikan pemahaman dan arahan berdasarkan kondisi riil lapangan sehingga mengurangi potensi salah kelola di kemudian hari. Apalagi setiap tahun APBD yang dikelola Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus meningkat.
Dengan keberadaan BPK, kita tetap berkomitmen bahwa Anggaran Luwu Timur harus pro rakyat dan dikelola dengan baik dan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK. Seperti tahun tahun sebelumnya, Belanja publik di Luwu Timur dialokasikan sebesar 60 persen dan belanja pegawai sebesar 40 persen.
Dan menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur yang mencapai 73,56, capaian IPM ini pula memposisikan Kabupaten Luwu Timur berada diatas dari IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 73,29 dan IPM Nasional sebesar 72,70.
Focus Group discussion (FGD), ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-RI, Sjafruddin Mossi, Ketua BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Tri Heriadi, Bupati Bone, Wakil Bupati Bantaeng, Dekan Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof. Gagaring Pagalung, beberapa Guru Besar, dan beberapa Direktur BUMN. (humas)
