Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 1229 bidang. Program legalisasi aset pertanahan tahun 2016 di Kabupaten Luwu Timur ini dibagi menjadi 2 bidang yakni Program Agraria Nasional (Prona) dan bidang sertipikat untuk Lintas Sektor (Lintor).
Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Luwu Timur H.M. Thorig Husler di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (25/08/2016).
Pada kesempatan itu, Bupati Luwu Timur H.M.Thorig Husler mengatakan dengan terbitnya sertipikat tanah masyarakat dari BPN Kabupaten Luwu Timur secara aturan telah memiliki kepastian hukum.
“Dengan terbitnya sertipikat ini, masyarakat leluasa menggunakan hak atas tanah karena telah memiliki kekuatan hukum, disamping itu manfaat sertipikat ini juga bisa mendorong usaha dengan menjadikan agunan dari bank,” Ujar Husler.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi pihak pihak BPN Luwu Timur yang telah melakukan koordinasi mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, sehingga sertipikat tanah masyarakat dapat diterbitkan dengan baik.
Sementara Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu Timur H. Syarifuddin merincikan dari jumlah 1229 sertifikat yang yang teralisasi sampai bulan Agustus Tahun 2016 yaitu 900 bidang dari sertipikat prona pada 3 kecamatan masing-masing Kecamatan Towuti, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Kalaena yang tersebar pada 7 desa.
Ia mengatakan ke 7 desa tersebut meliputi Desa Tole 200 bidang, Desa Mahalona 100 bidang, Desa Rante Angin 200 bidang, Desa Loeha 100 bidang, Desa Bantilang 100 Bidang, Desa Tabaroge 50 Bidang dan Desa Pertasi Kencana 150 bidang.
Sementara sertipikat dari lintas sektor sebanyak 329 bidang masing-masing untuk lahan pertanian sebanyak 255 bidang di 5 desa di 4 kecamatan dan sisanya 74 bidang untuk Nelayan Tangkap di Desa Mabonta Kecamatan Burau.
Menurut Syarifuddin penyerahan ribuan sertifikat tersebut merupakan bentuk program kepedulian Pemerintah Daerah Luwu Timur dalam melegalisasikan aset Prona dan Lintor tahun 2016, sehingga masyarakat dapat memperoleh hak yang sah secara hukum administrasi di bidang Agraria.
