Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palopo Awaluddin meminta agar isu pengangkatan Honorer Kategori I (K-1) agar tidak dijadikan sebagai komoditas politik demi kepentingan pihak tertentu.
Menurutnya, hingga saat ini Pemkot Palopo belum menerima informasi soal kejelasan waktu pengangkatan Honorer K-1 itu. “Tolong persoalan ini (Honorer K-1) jangan dijadikan jualan politik bagi calon tertentu, sebab kasian mereka sudah menunggu dalam ketidak jelasan,” tegas Awaluddin.
Menurutnya, pihaknya hingga kini masih terus intens berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.
“Sampai hari ini pemerintah kota Palopo melalui BKD belum menerima informasi secara resmi tentang pengangkatan honorer K-1 menjadi CPNS atau mendapatkan NIP,” ungkapnya.
Senasib dengan Honorer K-1, kejelasan soal Honorer Kategori II (K-2) juga belum ada diterima oleh pihak BKD Palopo. Sesuai data yang dihimpun, sebanyak 67 orang data Honorer K-1, yang dikirim ke pusat, yang diuji publik hanya 65 orang, dan setelah melewati tahapan uji publik, ada yang meninggal 2 orang, jadi tersisa 63 orang Honorer K1 yang sedang menunggu kejelasan atau informasi pengangkatan menjadi CPNS. (b)
Amran Amir
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
