Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani membawa persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) ke forum High Level Meeting atau Rapat Tingkat Pengambil Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan, yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Gedung “A” Lantai II Kantor Gubernur Sulsel, jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar, Jumat (15/11/2019).
“Persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar, harus mendapat perhatian yang lebih dari kita. Untuk itu, perlu penataan ulang seluruh kuota BBM,” kata Bupati Luwu Utara ini.
Menurut Indah, kelangkaan BBM jenis solar tidak hanya mempengaruhi sector transportasi, tetapi juga sector lainnya, termasuk pertanian. “Apalagi, sudah banyak petani di daerah yang mulai beralih ke teknologi pertanian yang lebih mudah dan murah, sehingga langkah antisipasi menjaga ketersediaan BBM sangat diperlukan,” kata Indah.
Tidak hanya kelangkaan BBM, persoalan lain yang juga ikut menjadi perhatian Indah adalah kelangkaan pupuk dan gas LPG. “Jadi, mohon ini menjadi pertimbangan kita semua, termasuk peningkatan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan inflasi yang terjadi di Sulawesi Selatan hingga Oktober 2019 tercatat masih berada pada sasaran target inflasi.
“Inflasi Sulsel sampai dengan Oktober 2019 tercatat 3,36 persen (yoy), berada pada rentang sasaran target inflasi 3,5 plus minus 1 persen. Tekanan inflasi Sulsel pada akhir tahun diperkirakan mengalami kenaikan sesuai dengan polanya,” ujar Nurdin.
Strategi Pengendalian Inflasi
Menurut Nurdin, rapat koordinasi tersebut diharapkan merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama untuk menjaga inflasi dalam level rendah dan stabil sebagai salah satu prasayarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga strategi utama yang diimplementasikan yakni penguatan produksi dan distribusi, penguatan riset dan aplikasi teknologi tepat guna, dan penguatan skim pembiayaan produksi pertanian melalui sinergi untuk 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Kebijakan),” ujarnya.
Ditambahkannya, secara khusus upaya pengendalian yang telah dan akan dilakukan untuk stabilisasi harga di akhir tahun antara lain pemantauan harga secara lebih intensif terutama terhadap komoditas yang sesuai polanya menjadi penyumbang inflasi serta segera melaporkan apabila terjadi gejolak harga sehingga dapat diambil kebijakan dengan segera.
Selanjutnya, memastikan ketersediaan pasokan di setiap kabupaten/kota, serta kerjasama daerah surplus dan defisit. Implementasi Early Warning System dan SOP Policy Response terhadap gejolak harga di daerah.
Kunjungan atu sidak ke pasar-pasar tradisional/modern, gudang pengecer, dan sentra distribusi untuk memastikan kewajaran harga dan mengindari tindakan yang memicu kenaikan harga.
Memastikan produsen, distributor, dan agen tetap menjaga ketersediaan kebutuhan pokok secara berkesinambungan dengan harga yang wajar. Kemudian Bekerjasama dengan pemuka agama maupun tokoh masyarakat lainnya untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat.
Pengawasan terhadap penyaluran, ketersediaan dan stabilitas harga dan ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi. Mempercepat distribusi barang antara lain melalui prioritas transportasi kebutuhan pokok, memperbaiki infrastuktur pada titik jalur distibusi, penyiapan jalur alternatif, menjamin keamanan penyaluran barang kebutuhan pokok. Serta, peningkatan peran OPD/Anggota TPID agar bersifat proaktif terhadap kegiatan terkait upaya pengendalian inflasi.
Dengan upaya pengendalian inflasi tersebut, Inflasi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada rentang sasaran target inflasi 3,5 plus minus 1 persen.
“Ke depan, koordinasi akan terus diperkuat disertai dengan langkah pengendalian inflasi yang kongkrit dan inovatif sehingga stabilisasi harga di Sulsel akan tetap terjaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan,” kata Nurdin.
Untuk diketahui, Kementerian Koordinasi bidang Ekonomi dan Bank Indonesia menetapkan target inflasi untuk tiga tahun ke depan. Angka yang menjadi sasaran yaitu, inflasi 3,5 persen pada tahun 2019. sebesar 3 persen pada 2020, dan sebesar 3 persen pada 2021. Semuanya dengan deviasi atau plus-minus 1 persen dari angka yang ditetapkan.
