Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur, HM Sarkawi A Hamid mempertanyakan hasil lelang jabatan Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur. Soalnya, pasca dilakukan lelang jabatan awal 2017 lalu hingga saat ini belum diketahui hasilnya.
Menurutnya, pelantikan pejabat fungsional yang dilakukan oleh Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler, Jum’at (18/5/18) kemarin telah mengundang tanya sebab yang ditunggu – tunggu oleh publik selama ini adalah pelantikan hasil lelang Jabatan.
“Pengisian sebuah jabatan struktural dan penunjukan pejabatnya memang hak prerogatif kepala daerah tapi dalam konteks lelang Jjabatan ini ada aturan yang mengikatnya,” ungkap legislator partai Gerindra ini kepada awak media.
Salah satunya, kata Sarkawi, pejabat yang akan dilantik adalah mereka yang lolos tiga besar dalam proses seleksi yang dimaksud sehingga peran pejabat pembina kepegawaian dalmm hal ini Bupati untuk menunjuk 1 dari 3 calon yang lolos seleksi itu.
“Kenapa kami tanyakan hal ini karena ini sebuah ketaatan dalam penggunaan anggaran negara. Setiap item program belanja dalam APBD itu harus terukur input dan outputnya. Jika anggaran yang cukup besar hingga saat ini belum dapat dilihat hasilnya hingga setahun lebih sudah berlalu tentu mengundang pertanyaan ada apa,” ungkapnya.
Mantan ketua DPRD Luwu Timur periode 2009 – 2014 ini mengatakan, salah satu cara untuk mencari pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan cara lelang jabatan ini. Tentunya tim seleksi dari lembaga Independen dan LAN telah bekerja dengan sangat maksimal sehingga Kepala Daerah dapat menindak lanjuti dengan cepat sesuai aturan mainnya.
“Itulah perlunya lelang jabatan dilakukan karena sudah terukur hasilnya. Tinggal ditindak lanjuti dan sekedar mengingatkan Pemda bahwa salah satu catatan dan Rekomendasi DPRD dalam laporan keterangan pertanggung jawaban kepala Daerah 2017 kemarin adalah agar segera melantik pejabat hasil lelang jabatan mengingat anggaran pada pos APBD tahun 2017 pada RKA BKPSDM telah habis terpakai namun hasil belum dilaksanakan,” ungkapnya.
Disamping itu, tambah Sarkawi, BPK telah memberi warning Pemda untuk menindak lanjuti hasil lelang tersebut. Jangan sampai aturan itu masuk dalam kategori daluarsa atau tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar pelantikan karena sudah lewat lebih dari setahun.
“Ada beberapa jabatan eselon 2 yang masih diisi oleh pejabat PLT. Ini tentu sangat mempengaruhi kinerja OPD dimaksud khususnya dalam mengambil kebijakan dan langkah dalam menopang visi misi Luwu Timur menuju terkemuka 2021,” ungkapnya.
Sarkawi pun mengaku tidak bermaksud untuk mengintervensi kewenangan Bupati hanya saja perlu mengingatkan kalau proses lelang jabatan kemarin telah menggunakan anggaran APBD 2017 yang jumlanya sekitar Rp450 juta lebih.
