LUWURAYA.COM – Kabupaten Luwu kini memiliki 60 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari jumlah tersebut, 41 unit telah selesai dibangun dan siap beroperasi.
Informasi itu disampaikan Wakil Bupati Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu saat menerima kedatangan Menteri Koperasi RI Ferry Joko Juliantono di Bandara Bua I Lagaligo, Sabtu (29/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Luwu untuk menyampaikan perkembangan koperasi sekaligus kebutuhan masyarakat pesisir kepada pemerintah pusat.
Dhevy berharap dukungan Kementerian Koperasi dapat mempercepat penyelesaian pembangunan dan operasional KDKMP yang masih membutuhkan penanganan.
Berdasarkan data Pemerintah kabupaten Luwu, dari 60 KDKMP yang ada, sebanyak 41 unit telah selesai dibangun. Dengan demikian, masih terdapat 19 unit yang belum masuk kategori selesai dibangun.
Pemkab Luwu berharap pemerintah pusat ikut mendorong percepatan pembangunan koperasi tersebut agar seluruh KDKMP dapat segera menjalankan fungsinya di desa dan kelurahan.
Keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi perlu memiliki kegiatan usaha yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Luwu menyampaikan perkembangan KDKMP kepada Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono. Menteri tersebut berada di Luwu dalam perjalanan kunjungan kerja ke Kabupaten Tana Toraja.
Selain persoalan koperasi, Pemkab Luwu juga membawa kebutuhan masyarakat pesisir dalam pertemuan tersebut.
Luwu memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang. Kondisi itu membuat kebutuhan nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Dhevy menyampaikan rencana pembangunan Kampung Nelayan yang kini mendapat dukungan melalui sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Untuk kampung nelayan sudah ada sinergi dengan lintas kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita akan dibantu juga terkait pembangunan Kampung Nelayan,” ujar Dhevy.
Namun, bahan yang disampaikan Pemkab Luwu belum merinci lokasi, bentuk pembangunan, jumlah penerima manfaat, maupun jadwal pembangunan Kampung Nelayan tersebut.
Nelayan Luwu Butuh Akses BBM
Kebutuhan lain yang disampaikan kepada Menteri Koperasi adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) yang mereka perlukan untuk melaut.
Dhevy mengatakan Menteri Koperasi memberikan dukungan untuk membantu proses pengurusan SPBUN. Pemkab Luwu selanjutnya akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti pengajuan tersebut.
“Alhamdulillah, melalui penyampaian tadi, beliau juga akan membantu untuk pengurusan SPBUN. Sehingga kami akan segera berkoordinasi untuk pengajuan SPBUN ini,” katanya.
Pertemuan dengan Menteri Koperasi akhirnya membawa tiga kebutuhan utama dari Luwu, yakni mempercepat operasional KDKMP, mendorong pembangunan Kampung Nelayan, dan membuka akses BBM yang lebih mudah bagi nelayan melalui SPBUN.
Bagi Pemkab Luwu, tantangannya kini bukan hanya memastikan koperasi selesai dibangun. Pemerintah juga perlu memastikan koperasi dapat beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
