Legislator partai Demokrat, Herdinang terus saja memperjuangkan gaji bagi tenaga honorer yang ada di Luwu Timur. Soalnya, gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) hanya senilai Rp250 ribu perbulan.
Menurutnya, gaji senilai Rp250 ribu perbulan untuk setiap orangnya dinilai tidak manusiawi dari hasil kerja atau beban kerja yang diberikan oleh tenaga honorer yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pada dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Capilduk) contohnya, kata Herdinang, tenaga honorer sangat proaktif ketimbang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene sudah sangat jelas telah gaji oleh Negara. Begitu juga dengan para tenaga pendidik.
“Bahkan ada yang sudah honorer 10 hingga 15 tahun lamanya dan masih diberikan gaji senilai Rp250 ribu perbulan untuk perorangnya. Apakah ini manusiawi?,” tanya Herdinang.
Dirinya pun berharap agar Pemerintah memperhatikan dan membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menaikkan gaji tenaga honorer dari Rp250 ribu menjadi Rp2 juta perbulan.
“Kalau tidak bisa mengikuti UMK yakni Rp2,8 juta ya cukup Rp2 juta saja. Kasihan ini, mereka punya keluarga dan mana cukup gaji Rp250 ribu perbulan dengan biaya operasional mereka ketempat kerjanya,” ungkapnya.
Beberapa bulan yang lalu, tambah Herdinang, dirinya bersama dengan Badan Kepegawaian, Pengembangan, Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melalukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Jakarta.
“Dijakarta tenaga honorernya digaji senilai Rp3,5 juta perbulan. Masa daerah ini yang katanya kaya tetapi tidak mampu mensejahterakan tenaga honorernya,” ungkap Herdinang.
