Sejumlah tenaga pendidik di Kabupaten Luwu Timur mengaku bingung terkait kebijakan cuti bersama tenaga pendidik di daerah itu yang mengatur berbeda antara Surat Edaran Bupati Luwu Timur dengan imbauan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudparmudora) Luwu Timur.
Informasi yang dihimpun, pertanggal 22 Juli lalu, Bupati Luwu Timur telah menerbitkan Surat Penyampaian Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah dengan nomor surat 061/1551/Bup yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Muhammad Thorig Husler, dimana diatur bahwa masuk kerja bagi tenaga pendidik di Luwu Timur adalah pada 11 Agustus 2014.
Dalam surat penyampaian itu, pun disebutkan pada poin ke-4 surat penyampaian tersebut bahwa bagi tenaga pendidik yang tidak masuk kerja pada tanggal 11 Agustus tanpa keterangan yang sah, tunjangan penghasilan tidak dibayarkan pada bulan Agustus dan September 2014.
Namun, beberapa waktu terakhir ini juga beredar imbauan dari Kepala Dinas Dikbudparmudora Luwu Timur, Ismail yang memerintahkan seluruh tenaga pendidik di Luwu Timur untuk masuk kerja per 4 Agutus 2014.
Seorang tenaga pendidik di Luwu Timur, Risma mengaku bingung dengan adanya perbedaan ini. Padahal sehari sebelum libur dirinya sudah menghimbaukan kepada seluruh siswa untuk masuk sekolah pada tanggal 11 Agustus.
“Bingung juga dengan imbauan ini, surat penyampaian Bupati yang beredar mengatakan jika tenaga pendidik akan masuk sekolah pada tanggal 11 Agustus sementara imbauan Kadis Dikbudparmudora Lutim melalui SMS diharuskan masuk sekolah tanggal 4 Agustus,” ungkap Risma salah seorang tenaga pendidik.
Keluhan yang sama juga disampaikan oleh salah seorang guru di Kecamatan Mangkutana, Ratni. Dirinya menduga jika imbauan Bupati tidak dilihat jelas oleh Kadis sehingga dirinya mengedarkan imbaun melalui SMS kepada kepala sekolah.
“Kemungkinan Kadis tidak melihat jelas surat Bupati dan hanya mendengar jika PNS selain tenaga pendidik sudah masuk kerja tanggal 4 sehingga beliau berkesimpulan mengedarkan SMS untuk masuk bersamaan dengan PNS lainnya,” ungkap Ratni.
