Delapan dekade telah berlalu sejak Datu Luwu, Andi Djemma, mengambil keputusan bersejarah yang mengubah arah perjalanan Kedatuan Luwu.
Pada 1945, ia memimpin Kedatuan Luwu menjadi kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan bergabung ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keputusan itu bukan sekadar pernyataan politik. Di balik dukungan terhadap republik yang baru berdiri, tersimpan harapan agar wilayah Luwu memperoleh ruang yang setara dalam tata pemerintahan Indonesia.
Andi Djemma menyampaikan kembali harapan itu secara langsung kepada Presiden Soekarno pada 1958. Dalam sebuah pertemuan resmi, Yang Mulia Datu Luwu mengusulkan agar wilayah Luwu di tetapkan sebagai daerah istimewa setingkat provinsi.
Secara politis, usulan itu mendapat respons positif. Namun situasi keamanan nasional yang belum stabil, termasuk gejolak di berbagai daerah, membuat gagasan tersebut tidak pernah terwujud.
Sejak saat itu, cita-cita menghadirkan Provinsi Luwu Raya tidak pernah benar-benar padam.
Gerakan pembentukan daerah otonom baru terus bergulir dari generasi ke generasi. Mulai dari aspirasi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah daerah yang beberapa kali kembali mengangkat isu tersebut dalam berbagai forum.
Kini, lebih dari 80 tahun setelah usulan itu tersampaikan kepada Presiden Soekarno, pembahasan mengenai Provinsi Luwu Raya memasuki babak yang berbeda.
Jika sebelumnya perjuangan lebih banyak melalui pendekatan historis dan politik, kini muncul sebuah kajian akademik yang mencoba menjawab pertanyaan paling mendasar: Apakah Luwu Raya memang layak menjadi sebuah provinsi?
Kajian Akadamik Dosen IPDN
Hamzah Jalante, dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, mencoba menjawab pertanyaan itu melalui artikel ilmiah berjudul The Formation of Greater Luwu Province and the Future of South Sulawesi: Empirical Analysis, Fiscal Capacity, and Contemporary Socio-Spatial Perspectives yang di publikasikan dalam Jurnal Pallangga Praja Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026.
Berbeda dengan berbagai wacana yang berkembang selama ini, penelitian tersebut tidak berangkat dari sudut pandang politik.
Hamzah menggunakan pendekatan empiris dengan menggabungkan analisis kapasitas fiskal, data pembangunan, dokumen perencanaan daerah, serta berbagai teori pembangunan wilayah untuk menilai kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Bukan Sekadar Pemekaran Wilayah
Salah satu temuan penting dalam penelitian tersebut ialah bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak semestinya dipandang hanya sebagai pemekaran wilayah administratif.
Menurut Hamzah, pembentukan provinsi baru dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata melalui tata kelola yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Penelitian itu menggunakan perspektif spatial justice atau keadilan spasial, yakni konsep yang menilai pemerataan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari distribusi pelayanan publik, infrastruktur, dan kesempatan pembangunan antarwilayah.
Dalam konteks tersebut, pembentukan Provinsi Luwu Raya diposisikan sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan, bukan semata-mata membentuk daerah administratif baru. (Bersambung)
SERIAL LUWURAYA
Artikel ini merupakan bagian kedua dari serial Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Luwu Raya yang mengulas isi penelitian Hamzah Jalante secara bertahap.
Pada bagian berikutnya, Luwuraya akan mengulas pertanyaan yang paling sering muncul dalam setiap diskusi mengenai pembentukan Provinsi Luwu Raya: Baca bagian lain serial ini di link berikut:
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
