Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara saat ini menggenjot pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Luwu Utara tahun anggaran 2013.
Pembahasan ini dipimpin, Ketua Pansus, Adam Adrian, didampingi Edy Sudarto, Andi Suriadi dan Nursalam. Turun hadir dalam pembahasan ini, Milson M Palimbongan (Kabid Tata Ruang PU), Nuralim S (ekertaris DPPKAD), Idul (Staf DPPKAD), Irham (Kasi Pajak DPPKAD) dan Baharuddin Nurdin (Sekertaris BAPPEDA) yang berlangsung diruang rapat gabungan Komisi DPRD Senin (28/4/14).
Dalam laporan LKPJ tahun 2013 Baharuddin menyampaikan jika Laporan LKPJ ini harus dibahas secara internal sesuai dengan mekanisme serta prosedur oleh peraturan daearah yang harus kita patuhi, terkait dengan LKPJ 2013 dan Progres 2014 bahwa sesunggunya BAPPEDA sebagai fungsi umum melakukan perencanaan secara teknis, strategi dan kebijakan dengan tujuan agar saran pembangunan yang telah dituang dalam berbagai perencanaan dapat tercapai.
“Patut kita syukuri Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) 2014 berdasarkan penilaian pemerintah provinsi, sementara dari hasil penilaian kita memperoleh juara satu, artinya mekanisme penetapan RKPD ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2008 tentang penetapan tata cara perencanan daerah,” ungkap Baharuddin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus, Adam Adrian mengatakan, seperti yang kita dengar RKPD Luwu Utara itu meraih tingkat pertama ditingkat provinsi karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, mesti mekanismenya dinilai sudah berjalan dengan maksimal namun pada dasarnya kekurangan dilapangan kemungkinan terdapat kesalahan. Oleh karena itu, tujuan bersama bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat.
“Mengenai efesiensi dan efektifitas anggaran yang tidak sesuai, perlu dilakukan pengkajian terhadap efisiensi dan efektifitas didalam, dimana kurang lebih empat tahun selalu menjadi persoalan yang sama dan selalu berputar pada persoalan efesiensi dan efiktifitas anggaran yang tidak bisa tercapai karena kurangnya koordinasi terhadap masing-masing SKPD,” ungkap Adam.
