LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester 1 tahun 2023 dan High Level Meeting (HLM) Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Rakor yang berlangsung di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Timur, Senin (11/09/2023) tersebut, dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum, Nursih Haerani didampingi Kepala Bapenda Lutim, Muhammad Said.
Kepala Bapenda Lutim, Muhammad Said menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pemahaman yang sama tentang pengelolaan PAD, regulasi, potensi, upaya pemungutan serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
Kemudian, lanjutnya, adanya evaluasi atas pengelolaan PAD dan meningkatnya motivasi dalam pencapaian target PAD TA. 2023, dan pemahaman yang sama semua perangkat daerah tentang pentingnya elektronikikasi transaksi pemerintah daerah sebagai program nasional yang harus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,
“Dan percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah baik dalam pengelolaan penerimaan maupun belanja pada semua perangkat daerah sehingga Kabupaten Luwu Timur memenuhi target sebagai Kabupaten Digital,” ungkap Muhammad Said.
Dalam arahannya, Asisten Asisten Umum, Nursih Haerani menyampaikan apresiasi positif atas terlaksananya kegiatan monev ini sebagai bentuk upaya penyamaan persepsi agar pelaksanaan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah dapat berjalan dengan lebih baik.
“Saya harap forum ini juga kita manfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk mengklarifikasi berbagai hal yang dirasa masih belum jelas agar terbuka secara terang benderang,” ucap Nursih menambahkan.
Lebih lanjut Asisten Administrasi Umum mengungkapkan, salah satu sektor PAD yang perlu mendapatkan perhatian serius selain Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Daerah lainnya adalah, Pengelolaan Retribusi, yang mana hingga pertengahan tahun ini realisasinya belum optimal.
Ia pun berharap, 18 OPD bekerja keras dan sungguh-sungguh agar dapat memberikan hasil maksimal, baik dalam pelayanan umum kepada masyarakat maupun jasa usaha yang menghasilkan benefit sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan pembangunan.
“Saya minta dengan dikoordinir kepala OPD selaku pimpinan unit kerja, segera lakukan pembenahan dan terobosan-terobosan dalam mencapai upaya tersebut. Maksimalkan potensi yang dimiliki, atur perencanaan dan strategi secara akurat serta buat inovasi-inovasi meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. PAD itu harus kita kejar, kita perjuangkan untuk mendapatkan hasil optimal. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, mari kita diskusikan bersama untuk menghasilkan solusi terbaik,” tuturnya.
Dirinya juga berpesan agar meningkatkan kapasitas SDM pelaksananya sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima bagi penerima layanan dan juga meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana maupun aset yang dimiliki untuk memberikan daya tarik agar mampu menambah jumlah pemakaian dan memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memanfaatkannya.
“Saya minta agar segera melakukan sinergi terhadap regulasi terbaru terkait jenis maupun tarif layanan dan selalu memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai penggunanya dan terkait percepatan elektronifikasi transaksi daerah, maka kepada seluruh OPD agar segera menerapkan transaksi secara elektronik guna meningkatkan tata kelola keuangannya serta memberikan kemudahan kepada masyakat luas dalam melakukan pembayaran,” tutup Asisten III. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
