LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) mengikuti Pelaksanaan Penilaian Interviu Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 Secara Virtual, di Aula Media Center Diskominfo SP Lutim, Selasa (19/9/2023).
Pelaksanaan Penilaian Interviu Evaluasi SPBE ini diikuti oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, H. Hamris Darwis beserta jajaran, serta perwakilan SKPD terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Penilaian Interviu Evaluasi SPBE ini merupakan tahap ketiga dari rangkaian proses evaluasi SPBE tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kemenpan-RB Republik Indonesia, dimana sebelumnya telah dilakukan penilaian mandiri dan penilaian dokumen pada tahap pertama dan kedua.
Asesor Pelaksana interviu SPBE, Andreas Handoyo mengatakan bahwa, untuk mencapai tingkat kematangan optimal pada seluruh indikator penilaian, maka perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan dokumentasi proses reviu dan evaluasi.
Terkait Penilaian Interviu Evaluasi SPBE, Kadis Kominfo-SP, H. Hamris Darwis menyampaikan bahwa, Pemda Lutim akan melakukan perbaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh assessor.
“Kami dari Pemda Lutim mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dari tim assessor, semoga hasilnya sesuai dengan evaluasi mandiri yang telah dilakukan,” kata Hamris.
Sementara itu, staf pelaksana Dinas Kominfo-SP selaku penanggung jawab aplikasi tauval SPBE, Akbar Syarif menyampaikan, untuk memaksimalkan capaian indikator khususnya pada aspek TIK dan aspek Layanan, Pemkab Lutim melalui Dinas Kominfo-SP di tahun 2023 telah melakukan pengajuan terkait pemanfaatan aplikasi umum dan layanan TIK berbagi pakai sesuai rekomendasi dari Kemenpan-RB.
“Berdasarkan penjelasan pada kegiatan sosialiasi Kemenpan-RB sebelumnya, proses evaluasi SPBE tahun 2023 ada penilaian khusus yang diberikan terhadap layanan sektoral yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, sehingga pada proses evaluasi SPBE tahun ini kami mendorong tiga layanan sektoral unggulan yang menurut kami dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, yaitu layanan OSS, SIAP-KERJA, dan Pelangi RSUD,” jelasnya. (mil/ikp-humas/kominfo-sp)
