LUWURAYA.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu menegaskan komitmen untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang guna memberikan kepastian berusaha sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Luwu, Muh Dhevy Bijak Pawindu, dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region II Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua di Phinisi Room Hotel Claro, Makassar, Selasa (20/10/2026).
Wakil Bupati menyampaikan bahwa penyusunan dokumen tata ruang ini merupakan langkah strategis daerah untuk menciptakan ruang wilayah yang terarah, terintegrasi, dan mempermudah perizinan investasi.
“Pemerintah Kabupaten Luwu memandang penyusunan RDTR sebagai langkah strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. RDTR tidak hanya menjadi pedoman pemanfaatan ruang, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dhevy.
Dhevy menambahkan, percepatan penyusunan dokumen perencanaan tersebut membutuhkan data yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta penuntasan sejumlah kendala teknis dan administrasi agar selesai sesuai target yang ditetapkan.
Menurut Wakil Bupati, pembangunan di Luwu harus berjalan secara berimbang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Chriesty Elisabeth Lengkong, melaporkan kegiatan ini diikuti perwakilan kementerian, lembaga, 73 kepala daerah, serta jajaran kantor pertanahan dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Chriesty menerangkan bahwa RDTR merupakan instrumen operasional penataan ruang yang menjadi rujukan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah, masyarakat, serta pelaku usaha.
Proses percepatan RDTR, menurut Chriesty, mencakup kesiapan data dan informasi, penyusunan teknis, pembahasan lintas sektor, persetujuan substansi, penetapan dokumen, hingga tahapan digitalisasi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengarahkan pentingnya penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyelesaian dokumen tata ruang dapat terwujud lebih cepat.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
