LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), menggelar kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Wilayah Kabupaten Lutim, bertempat di
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Mangkutana, Kamis (29/02/2024) ini, dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Aini Endis Anrika, mewakili Bupati Lutim, didampingi Kepala DP2KB, Hj. Puspawati Husler.
Dalam sambutannya, Aini Endis Anrika mengatakan bahwa, acara ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) dan juga meningkatkan angka prevalensi pemakaian alat kontrasepsi modern khususnya pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Lutim.
“Akan tetapi, sampai saat ini, masih terdapat dikalangan masyarakat yang mengartikan bahwa program KB adalah kegiatan yang melarang kelahiran, sehingga terjadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program KB,” kata Asisten Pemerintahan.
Untuk itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau banggakencana.
“Saya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tujuan utama program KB bukanlah untuk melarang kelahiran melainkan untuk mengatur dan merencanakan kelahiran dengan baik,” jelasnya.
Ia juga berharap kepada semua stakeholder agar dapat menyinkronkan kebijakan dan strategi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dengan program pembangunan lainnya.
Terakhir, berdasarkan data laporan Survei Status Gizi indonesia (SSGI), bahwa stunting di Lutim tahun 2022 sebesar 22,6 persen.
“Untuk itu, diperlukan upaya kita semua untuk terus menekan angka stunting di Lutim menjadi 14 persen di tahun 2024 ini salah satunya melalui kegiatan hari ini,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Shodiqin menyampaikan bahwa, kegiatan pelayanan KB ini bisa dilaksanakan setiap saat karena BKKBN telah menyiapkan alat kontrasepsi secara gratis bagi para pasangan usia subur.
“Ini merupakan salah satu strategi dari BKKBN supaya angka stunting di Indonesia bisa turun atau bahkan bisa dicegah,” jelasnya.
Adapun jumlah pelayanan akseptor Metode MKJP hari ini sebanyak 98 diantaranya terdiri dari 83 Implant dan 15 IUD.
Kegiatan ini pun turut dihadiri dr. Septian Sima sebagai Narasumber, Camat Mangkutana beserta Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan, perwakilan Dandim 1403 Sawerigading dan Kapolres Lutim, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Koordinator PKB dan PLKB, serta Kepala Puskesmas. (mil/ikp-humas/kominfo-sp)
