LUTIM – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ramadhan Pirade dan Inspektur, Salam Latief, mengikuti kegiatan penyerahan DIPA oleh Presiden RI, Joko Widodo, secara virtual di Rumah Dinas Bupati Luwu Timur, Rabu (25/11/2020).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) APBN 2021 dilaksanakan lebih awal. Itu dilakukan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan prioritas pembangunan strategis.
“Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” jelasnya.
Untuk itu, kata Sri Mulyani, kolaborasi dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, serta dengan Pemerintah daerah sangat penting dan menentukan.
Ia merincikan, adapun total belanja negara 2021 akan meencapai Rp. 2.750 triliun, di mana 1.032 T dialokasikan 87 Kementerian Lembaga. Sedangkan TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp. 795,5 triliun dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.
Sementara Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya berharap agar dana APBN maupun APBD harus bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pada 2021, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian.
“Kecepatan, ketepatan, akurasi, harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi, ini harus juga segera pulih kembali,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta kepada para Menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar melakukan reformasi anggaran.
“Untuk menggerakkan ekonomi, baik nasional dan daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 Pemerintah mengalokasikan belanja hingga senilai Rp. 2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020. APBN harus fokus kepada empat hal yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. (hms/ikp/kominfo)
