LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, H. Budiman, mengikuti Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP). Acara tersebut dikemas dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021. Bupati hadir secara virtual di Rumah Jabatan Bupati, Puncak Indah Malili, Selasa (31/08/2021).
Launching dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Harapannya, kerja sama ini dapat mewujudkan Good Governance.
“Kegiatan Launching sistem MCP ini merupakan kerjasama antara KPK, BPKP dan Kemendagri yang bertujuan untuk melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan – penyimpangan lainnya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta seluruh Kepala Daerah mendukung MCP Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para Inspektur masing-masing Daerah agar dapat terkoneksi dengan sistem MCP.
Menurutnya, Pengelolaan MCP bertujuan mendorong Pemerintah Daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan, dalam melakukan tugas masing-masing, semua pihak diharapkan untuk melakukan yang terbaik, menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dari daerah maupun dari pusat.
“Kita harus bisa menciptakan suasana kerja yang harmonis dan hubungan relasi yang bagus baik ke atas, para Bupati, Walikota dengan para Gubernur. Gubernur dengan Pemerintahan pusat maupun kesamping antar rekan kerja yang sejajar,” imbuhnya.
Mendagri Tito Karnavian juga meminta efisiensi belanja harus benar-benar dilakukan dengan baik juga diperlukan kecerdasan untuk mencari peluang dalam mendapatkan pendapatan agar memudahkan semua pihak dan tidak memberatkan masyarakat.
Ia juga berharap dengan adanya rakor ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk memperbaiki kinerja dalam manajemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Semoga rakor ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki kinerja dalam manajemen Pemerintahan kita masing – masing baik pusat aupun daerah,” harapnya.
Perlu diketahui, terdapat 8 progres yang ditentukan Kemendagri sebagai indikator fungsi keberhasilan daerah, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan Daerah dan manajemen aset daerah.
Sebelum memulai Rakorwasdanas, Mendagri memberikan penghargaan kepada 10 provinsi karena telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri secara tepat waktu.
Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa, momentum ini menjadi salah satu cara melepaskan anak bangsa dari perang korupsi. Disebutnya, telah dipahami bersama bahwa KPK diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan segala cara, mulai dari pencegahan.
“Dalam hal ini KPK juga melakukan supervisi atas pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. KPK juga melakukan penindakan penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakorwasdanas tahun 2021 ini.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Luwu Timur.
“Acara ini sangat penting karena menambah wawasan kami dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan dan Pemerintahan di daerah,” ujar H. Budiman usai mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi oleh Inspektur Luwu Timur, Salam Latif dan Kepala BPKD Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade. (hms/ikp/kominfo)
