PT Pos Indonesia Cabang Palopo membuka posko pengadulan bagi banyaknya komplain masyarakat terkait penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kota Palopo. Komplain umumnya berupa tidak adanya nama masyarakat dalam daftar penerima BLSM, hingga kartu BLSM yang ditahan petugas karena adanya ketidak sesuaian data.
Kepala PT Pos Indonesia Cabang Palopo, Frits Soplatia mengatakan pihaknya memang membuka posko pengaduan terkait penyaluran dana BLSM ini. “Kami pun menyarankan bagi masyarakat yang merasa dirinya sebagai penerima BLSM, agar segera mendatangi Kantor Pos dengan membawa KTP serta kartu keluarga,” ujar Frits.
Dia pun mengungkapkan, pihaknya menahan puluhan kartu penerima BLSM yang akan dibagikan lantaran nama dan alamat calon penerima yang tidak jelas. “Untuk kecamatan Wara, memang ditargetkan tuntas hari ini, namun karena ada persoalan seperti ini makanya penyaluran untuk kecamatan Wara belum tuntas,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, beberapa penyebab kartu BLSM ditahan seperti alamat calon penerima yang sudah pindah, meninggal dan sebagainya. “Makanya kami buka posko disini bagi pemilik kartu BLSM yang tidak diserahkan,” ungkapnya.
Selain masalah kartu BLSM yang ditahan, persoalan lain juga mewarnai hari pertama pembagian Dana BLSM di Kota Palopo ini. Seperti tidak terteranya nama warga dalam daftar penerima BLSM.
Hal ini dialami oleh Jumaeda (60) warga Ponjalae, yang mengaku status ekonominya dibawah standar namun tidak termasuk sebagai warga penerima BLSM. “Saya tidak dapat BLSM, padahal saya penerima Raskin, saya tidak tahu kenapa bisa begitu,”ucapnya.
Selain itu ada juga warga yang namanya terdaftar di kantor Lurah sebagai penerima BLSM, namun saat akan mengambil kartu BLSM, dirinya tidak termasuk sebagai penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu.
Nasrijan salah satunya, warga kelurahan Tompotika ini mengaku jika namanya masuk sebagai penerima BLSM sesuai dengan daftar penerima yang diumumkan di Kantor Kelurahan Tompotikka. Namun setelah mendatangi kantor Pos ternyata namanya tidak ada.
“Di kantor Lurah nama saya ada ditempel di dalam daftar, tapi saat dicocokkan disini tidak ada,” ujarnya kecewa.
Terkait banyaknya persoalan pada pembagian BLSM tahap I ini, Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso, berjanji akan melakukan pendataan ulang . “Data yang digunakan adalah data BPS tahun lalu, karena terjadi perubahan perekonomian, maka ada yang tadinya tidak mampu, kemudian sudah jadi mampu, saat pendataan dulu dia tidak mampu tapi dia tidak berada di tempat, atau dia pergi keluar kota lalu dia datang lagi karena di Palopo ini banyak yang seperti itu, Pendataan ini akan dilakukan besok dengan melibatkan unsur kelurahan RT, RW, data tersebut akan dikirim ke pusat agar rumah tangga miskin tersebut bisa menerima BLSM, ”tuturnya.
Amran Amir
