Protes warga Wasuponda dan sekitarnya, yang dilakukan dalam demonstrasi sejak Rabu (19/6/13) lalu, ternyata dilatar belakangi oleh penerapan mekanisme baru pencairan dana Community Development (Comdev) PT Vale Indonesia.
Pantauan luwuraya.com, hingga Selasa (2/7/13), warga tampak masih melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan serupa, yakni menuntut pencairan sekitar 500 proposal pengajuan kegiatan untuk memperoleh dana Comdev itu.
Aksi tersebut berlangsung sejak pagi hingga menjelang malam. Mereka menghadang dan tak memberi akses jalan bagi karyawan PT Vale hingga kontraktor. Dalam pantauan, terlihat beberapa ibu-ibu yang rela duduk di badan jalan. Mereka berteriak-teriak dan meminta semua kendaraan untuk berhenti.
Koordinator aksi, Obet Mallua dalam surat pernyataannya mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi untuk meminta jaminan dan kepastian pencairan anggaran proposal kegiatan masyarakat yang jumlahnya sekitar 500 buah sejak tahun 2012.
Sebelumnya pada 25 Juni, aksi serupa juga digelar dengan tuntutan yang sama. “Ini adalah aksi lanjutan untuk meminta komitmen dan tanggung jawab PT Vale,” kata Obbet Mallua, dalam surat pernyataannya.
Sementara itu, sejak Februari 2013 hingga saat ini, program Comdev yang telah berganti nama menjadi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat (PTPM), telah menerapkan mekanisme baru dalam pencairan anggarannya, salah satunya yakni kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari perangkat pemerintah
PT Vale bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan kesepakatan pembangunan tiga pilar untuk mendukung visi rencana pembangunan Luwu Timur menjadi kabupaten agroindustri.
Dalam program itu juga disimpulkan jika, PT Vale bersama Pemerintah Daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan untuk kegiatan tahun 2012. Hasilnya, ditemukan beberapa kelemahan dan program yang tidak tepat sasaran. Termasuk dugaan proposal fiktif.
“Kerjasama tiga pilar ini, akan menjadikan proses pemberdayaan semakin transparan. Sebab program akan tertata dengan rapi,” kata Jalal, pengamat CSR Indonesia beberapa waktu lalu di gedung Simpurusiang, Malili.
Untuk itu, pada 17-20 Juni 2013, PT Vale bersama perangkat kecamatan dan SKPD terkait melakukan workshop perencanaan strategi lima tahunan PTPM. Salah satunya merancang pengelolaan Panduan Teknis Operasional (PTO) tentang mekanisme program pemberdayaan, seperti peruntukkan bantuan harus pada masyarakat miskin.
“Semoga pelatihan tentang pengelolaan dana Commdev (PTPM, red) kedepannya akan membuat kemitraan tiga pilar (PT Vale, Pemerintah Daerah dan Masyarakat) sinergis,” kata Wakil Bupati Luwu Timur Thoriq Husler, saat Workshop PTPM itu digelar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan antara warga dan PT Vale Indonesia terkait tuntutan masyarakat tersebut. Warga mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga tuntutan mereka terpenuhi.
Asdhar
