Rapat kerja daerah (Rakerda ) pembangunan kependudukan keluarga berencana Kabupaten Luwu Timur kembali dilakukan. Pelaksanaan rakerda KB ini bertemakan “pemantapan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2014 menuju pencapaian RPJMN 2010-2014 dan MDSs” yang merupakan tindak lanjut dari Rakerda tingkat provinsi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma mengatakan program kependudukan dan KB sangat penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, oleh karena itu secara berkala program ini harus terus dipantau dan evaluasi guna membenahi berbagai kendala dan tantangan dalam mensukseskan program ini.
“Momen rakerda kependudukan dan KB ini penting untuk membahas kendala dan tantangan program karena itu sebaiknya BKKBN Sulsel rutin melakukan evaluasi dan monitoring, setidaknya pertriwulan,” jelas Hatta saat membuka Rakerda Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2014 di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Selasa (26/8).
Dalam rakerda ini juga dihadiri perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Sulsel, Amirullah Hamzah, Ketua DPRD, Sukman Sadike, Kajari Malili, Ida Komang Ardhana, Wakapolres, Kompol Marzuki, Kepala Badan KBPP Luwu Timur, Nataniel Rampo, Ketua IBI, Masrah Bahri Suli, Kadis Kesehatan, dr April, perwakilan SKPD, TNI, Camat, Kapolsek dan kepala Puskesmas se Luwu Timur.
Kepala Badan KBPP, Luwu Timur, Nataniel Rampo mengatakan pencapaian akseptor tahun 2013 lalu sebanyak 10.525 akseptor dari PPM sesuai Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) yang hanya ditargetkan sebanyak 7.899 akseptor. Ini berarti pencapaian akseptor KB Kabupaten Luwu Timur telah melampau target KKP atau setara dengan 133,24 persen.
Lanjut Nataninel, pencapaian peserta KB aktif tahun 2013 sebanyak 36.761 aksetor atau 83,69 persen dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 43.922. meski meningkat, namun masih di dominasi Non MKJP dimana suntik 14,087 akseptor dan pil 10,808 dari total peserta aktif (PA) sebanyak 36.761 akseptor sehingga sangat mudah terjadi peserta KB yang DO (Drop out) sehingga berdampak pada Total Fertility Rate (TFR) yang sulit untuk diturunkan.
“Seharusnya capaian TFR kita sampai akhir RPJMN 2011-2014 dan MDGs 2015 adalah 2,1, ” jelas Nataniel.
Perwakilan BKKNN Sulsel, Amirullah Hamzah memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten yang telah berkontribusi nyata terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di daerah ini. Ia optimis sinergitas program kependudukan provinsi dan kabupaten melalui rencana aksi bersama akan mempercepat revitalisasi pembangunan
kependudukan keluarga berencana.
