Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara, Karemuddin meminta kepada Pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang cukup, khusus guna mengantisipasi terjadinya konflik yang marak terjadi di Luwu Utara.
Menurutnya, titik rawan konflik di Luwu Utara yang semakin luas, membuat pemerintah tidak boleh menutup mata. “Kami meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar menyiapkan anggaran yang cukup, apalagi dengan situasi darurat seperti ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutra sangat mendukung,” ujarnya.
Dia merincikan, anggaran itu bisa ditujukan kepada pihak keamanan dalam rangka pengamanan di daerah konflik, melakukan edukasi kepada masyarakat, hingga sosialisasi yang sifatnya masif tentang pentingnya rasa aman dan kedamaian di masyarakat.
“Sesuai deteksi kami, saat ini daerah rawan konflik di Luwu Utara ada sebanyak 48 titik. Semua daerah rawan konflik ini harus ditangani sedini mungkin, tidak hanya disaat terjadi konflik saja, dan pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” tegasnya.
Karemuddin juga meminta pihak kepolisian untuk bertindak lebih tegas lagi. “Bukan berarti selama ini pihak pengaman tidak tegas tetapi cenderung adanya tindakan pembiaran sehingga semakin berkembang, apalagi kejadian Bone-Bone telah banyak orang luar masuk bukan hanya spontanitas
tapi di desain, apalagi membawa isu sara,” ujarnya.
Dia mencontohkan jika kasus Bone-Bone adalah tindakan yang sengaja didesain, indikasinya adalah pembakaran salah satu rumah yang masuk dalam kategori rumah adat. “”Jadi kalau penduduk asli tidak mungkin membakar rumah adat, tapi orang luar yang tidak tau situasi. Saat ini tokoh adat membahas masalah konflik ini agar ada upaya mendamaikan, kemudian ada rekonsiliasi,” ujarnya.
