Penyidik kepolisian Resor Luwu Timur menjadwalkan akan melakukan ekspose terkait kasus dugaan ‘kongkalikong’ proyek pembangunan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Malili tahun 2014, Rabu (4/2/15) besok.
“Ekspose kasus dugaan kongkalikong PDAM ini baru akan kita gelarkan pada Rabu besok,” ungkap Kapolres Luwu Timur AKBP Rio Indra Lesmana.
Menurut Rio, ekspose ini untuk menentukan status hukum dari tahapan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan pada kasus tersebut. “Kasus ini sudah dalam tahap penyelidikan. Oleh karena itu, ekspose ini nanti kita akan melihat apakah kasus ini dapat kita tingkatkan ketahap penyidikan,” ungkap Rio.
Juru bicara LSM Hamas Luwu Timur, Hasan mengatakan penyidik seharusnya sudah dapat menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Dirinya juga mendesak agar polisi segera menuntaskan kasus dugaan korupsi ini tanpa pandang bulu.
“Kami mendesak polisi segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek PDAM Malili, paling tidak polisi sudah bisa menaikkan status pada kasus ini karena dinilai sudah cukup lama, sudah memeriksa beberapa saksi dan sudah mengantongi dokumen pendukung seperti daftar blacklist, surat keterangan bebas temuan yang tidak berdasar dan dokumen lainnya yang sudah mereka (polisi) sita,” ungkap Hasan.
Hasan menjelaskan, dugaan kongkalikong pada proyek ini sangat jelas. Harusnya, kata Hasan, Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Luwu Timur mestinya turun langsung melakukan pengecekan sebelum menentukan pemenang pada tender ini.
“Ini bukti pembiaran yang dilakukan oleh Pokja, paling tidak kuat dugaan ada kerja sama didalam proyek ini, kenapa demikian, andai kata Pokja melakukan cek pada perusahaan yang mereka (Pokja) akan menangkan pastinya mereka akan menemukan jika perusahaan ini masuk dalam daftar hitam, buktinya apa?,” ungkap Hasan.
Dirinya juga menyayangkan lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Luwu Timur. “Jangan-jangan ada main mata pada kasus ini sehingga penyelidikan terkesan lamban,” ungkap Hasan.
Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi seperti, Ketua Pokja konstruksi ULP Luwu Timur, Andi Ikhsan Bassaleng, pihak kontraktor proyek PDAM Malili, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Yamin dan pihak CV Hadi Prima Jasa sebagai pemenang proyek ini.
Pekerjaan PDAM Malili ini juga sudah diputuskontrakkan atas perintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sulawesi Selatan karena dinilai cacat administrasi atau masuk dalam daftar hitam.
Untuk diketahui, Proyek kantor PDAM Malili tahun 2014 ini dilaporkan atas dugaan kongkalikong yang diduga dilakukan oleh Pokja ULP Luwu Timur dan pihak pemenang tender. Sementara proyek ini di Anggarkan melalui APBD 2014 senilai Rp999.419.000 juta.
Pada tender ini, Pokja ULP mengikut sertakan hingga memenangkan perusahaan, CV Hadi Prima jasa pada bulan Mei 2014 lalu. Padahal perusahaan ini sudah masuk dalam daftar hitam (Blacklist) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada Satuan Kerja (satker) Kementerian Kehutanan (kemenhut) Makassar sejak tanggal 6 Maret tahun 2014 lalu dengan Nomor: SK.50/SMKHUTNM-1/2014. (*)
