Berubahnya mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (Lakip) tahun anggaran 2014 maka bagian Organsisasi Sekretariat Daerah Pemkab Luwu Timur menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan Lakip yang dipusatkan di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Kamis (05/02/15).
Kabag organisasi, H Asmasari mengatakan perubahan mekanisme penyusunan Lakip tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peratuan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Permenpan RB) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.
“Berdasarkan aturan diatas, ada beberapa perubahan dalam sistematika penyusunan Lakip, makanya, bimbingan teknis penyusunan Lakip tahun 2014 ini menjadi penting dilakukan guna menyamakan persepsi, keseragaman dan penyempurnaan dalam penyusunan Lakip,” katanya.
Lanjut Asma, pihaknya menjadwalkan bimtek ini akan berlangsung selama tiga hari terhitung 05 hingga 7 Februari mendatang dengan narasumber Suan Kim dari BPKP Provinsi Sulsel.
Asisten Administrasi Umum, H Baharuddin mengatakan Lakip merupakan bentuk penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas serta upaya penyampaian informasi kinerja perangkat daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Untuk itulah, seluruh perangkat daerah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka menciptakan good governance dan clean governance.
Lanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi, penyusunan Lakip Pemkab Luwu Timur belum maksimal. Hal ini disebabkan kualitas sasaran strategis dalam dokumen rencana kinerja belum menggambarkan tugas, peran dan fungsi yang di amanahkan organisasi, dan kurang selarasnya antara dokumen perencanaan kinerja yaitu RPJMD dengan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja.
Selain itu, format pelaporan Lakip setiap SKPD juga masih berbeda-beda, dan tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
“Melalui diklat ini, saya mengharapkan agar kelemahan ini dapat kita minimalkan bahkan bila perlu kita sempurnakan agar proses penyusunan Lakip masing-masing SKPD dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
