Meski sempat mendapat angin segar terkait pengangkatan 2.617 honorer Kategori 2 (K2) yang tersisa di Palopo untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), nasib para honorer itu kembali ngambang alias tidak jelas.
Hal ini menyusul beredarnya pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) RI, Yuddy Chrisnandi terkait perpanjangan moratorium pengangkatan PNS, termasuk pengangkatan honorer K2 tersisa di tahun 2016.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palopo, Muchtar Basir yang dikonfirmasi mengaku sudah mendapat kabar tersebut. Meski begitu, dia mengaku akan menunggu kebijakan selanjutnya dari Kemenpan-RB.
“Memang benar ada informasi seperti itu, namun belum bisa kami pastikan kebenarannya karena hingga saat ini kami belum mendapatkan petunjuk dari Kemenpan-RB,” ujarnya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh Honorer K2 untuk bisa bersabar. “Pengangkatan PNS itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, kami di daerah hanya sebagai pelaksana teknis saja, kami akan terus melakukan upaya agar kebijakan pengangkatan honorer K2 ini tetap bisa dilanjutkan,” kata Muchtar.
Informasi soal perpanjangan moratorium pengangkatan PNS ini, tentu saja kembali membuat ‘galau’ para honorer K2, termasuk di Palopo. Pasalnya, hanya serselang satu pekan sebelumnya BKD Palopo bersama Komisi I DPRD Palopo telah menegaskan jika Kemenpan-RB RI telah memastikan pengangkatan 2.617 honorer K2 tersisa di Palopo secara bertahap selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2016-2019 mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Palopo, Andi Falsafah mengatakan sesuai hasil konsultasi yang dilakukan pada 29-30 oktober lalu dengan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Informasi pada Kemenpan-RB RI, Wasito, disimpulkan bahwa K2 di seluruh Indonesia akan diangkat secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun terhitung 2016-2019, termasuk di Kota Palopo yang jumlahnya sebanyak 2.617 orang.
“Memang benar, kami di Komisi I DPRD bersama dengan jajaran Pemerintah Kota Palopo sudah melakukan konsultasi di Kemenpan-RB RI, dan sudah dipastikan akan dilakukan pengangkatan tahun depan, namun jika ada kebijakan baru lagi, kami tidak tahu yang mana yang benar,” tegasnya.
