Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur mempersoalkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) tahun 2005 – 2025.
Soalnya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo terkait RPJPD telah ditetapkan tanggal 6 Juni 2016 sementara Panitia Khusus (Pansus) DPRD baru menetapkan RPJPD itu tanggal 29 Juni 2016.
Hal itu membuat DPRD memanggil Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler dan wakil, Irwan Bachri Syam beserta Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis 21 Juni kemarin.
“Malam ini akan dilakukan konsultasi untuk meminta revisi terkait SK dari Gubernur, SK itu baru kami ketahui pada tanggal 15 Juli,” ungkap HM Siddiq BM, wakil ketua DPRD Luwu Timur diruang komisi satu.
Menurutnya, konsultasi itu dilakukan oleh wakil ketua dua, Aris Situmorang, Bappeda dan Bagian Hukum Pemda Luwu Timur. “Menurut info, Gubernur bersedia merevisi,” ungkap Siddiq.
Siddiq menjelaskan, RPJPD tersebut merupakan payung dari Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga jika RPJPD bersoal maka RPJMD tidak dapat dibahas.
“Masa sementara di proses RPJPD di DPRD tiba – tiba ada SK dari Gubernur, Kalau itu tidak direvisi maka produk RPJPD akan cacat hukum,” ungkap legislator Nasdem.
