Pengangkatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Timur Agro kembali mendapatkan sorotan. Kali ini sorotan tersebut dilakukan oleh fraksi Demokrat Luwu Timur.
Sebelumnya, fraksi PDIP juga menyoroti pengangkatan Dirut PT Bumi Timur Agro, Nurhaeda yang dinilai catat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan BUMD pasal 9 ayat 2.
Ketua fraksi partai Demokrat, Herdinang mengatakan, pengangkatan Dirut PT Bumi Timur Agro tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, fraksi Demokrat meminta agar pengangkatan Dirut BUMD tersebut segera di tinjau ulang.
“Apapun yang dilakukan dengan mengabaikan regulasi yang ada itu sifatnya ilegal sehingga Fraksi Demokrat meminta agar pengangkatan Dirut BUMD ini ditinjau ulang,” ungkap Herdinang yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi I DPRD Luwu Timur.
Menurutnya, upaya yang akan dilakukan oleh fraksi Demokrat adalah meminta keterangan Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler atas pengangkatan Dirut yang tidak sesuai dengan prosedur atau catat hukum. “Kita akan meminta keterangan Bupati soal ini,” ungkap Herdinang.
Untuk diketahui, Perda nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan BUMD pasal 9 ayat 2 dijelaskan, pengangkatan pengurus badan usaha, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test yang dilakukan oleh tim Indevenden dengan keputusan Bupati.
Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengurus BUMD yang mempunyai kemampuan profesional dan integritas. Hanya saja, mekanisme atau fit and proper test tersebut tidak dilakukan.
