Penanganan konflik sosial secara cepat dan tepat sangat penting dilakukan. Terutama bagi daerah yang sangat majemuk masyarakatnya seperti Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pertemuan ini sangat penting dan strategis.
“Kehadiran kita disini sangat penting artinya untuk bersama-sama membahas tantangan kedepan kaitannya dengan konflik sosial dan penanganannya” kata Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/03/2017).
Menurut Husler rakornas tersebut merupakan tindak lanjut rakornas sebelumnya yang meminta agar seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial terus memantau perkembangan dinamika di daerahnya masing-masing sehingga memahami dengan baik tantangan yang akan dihadapi.
“Harapan kita rakornas ini akan semakin menguatkan sinergitas bersama dalam menangani konflik sosial” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat membuka rakornas tersebut mengatakan dengan adanya tim terpadu disetiap jejang tingkatan mulai dari pusat hingga kecamatan, segala bentuk konflik yang terjadi di daerah harus dapat diselesaikan dengan cepat. Maka dari itu, keterpaduan seluruh komponen untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas yang ada di daerah sangat dibutuhkan.
“seluruh komponen termasuk Kepala daerah, kesbangpol, kejaksaan, TNI dan Kepolisian harus terpadu menjaga stabilitas daerah” ungkapnya.
Dalam rakornas tersebut, Mendagri melakukan penandatanganan kerja kesepakatan guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik. Selain Mendagri, turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN).
Rakornas Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 ini juga dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota, Pangdam, Kasi Intel Kodam, Kejati se Indonesia, Kabinda se Indonesia dan Karo Ops dan Dir Intel Polda se Indonesia.
