Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Luwu Timur tahun anggaran 2016 terdapat selisih senilai Rp54,9 milyar.
Hal itu disampaikan oleh sekertaris Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Iwan Usman pada penyampain laporan Pansus diruang Banggar, Selasa (25/7).
Berdasarkan hasil pembahasan, kata legislator partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, LKPJ dan LKPD tahun 2016 terdapat selisih penyampaian data dimana LKPJ mengakui Silpa senilai Rp210.972.167.753.
“Sementara LKPD hasil pemeriksaan BPK-RI Sulawesi Selatan senilai Rp156.064.014.355 sehingga Pansus menemulan perbedaan angka yang cukup Siqnifikan pada Silpa yakni senilai Rp54.908.153.397,” ungkap Iwan Usman.
Menurutnya, hasil kerja Pansus merekomendasikan kepada Bupati, HM Thorig Husler agar mendorong Inspektorat untuk bekerja lebih aktif melakukan audit pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Luwu Timur.
Selain itu, kata ketua komisi II DPRD ini, Pansus juga merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Luwu Timur untuk menindaklanjuti hasil temuan Pansus dan memberikan kajian tetap kepada pihak legislatif.
“Pansus menganggap perlu melakukan audit ulang terkait perbedaan selisih silpa terhadap LKPJ dan dokumen LKPD sehingga menentukan langkah selanjutnya,” ungkap Iwan Usman.
Langkah yang dimaksud, kata Iwan, meminta diadakan audit ulang oleh auditor indevenden, dan meminta audit investigasi apa bila hasil audit ulang mengindikasikan terjadinya tindak yang mengakibatkan kerugian negara.
“Terjadi ketidak konsistenan terhadap informasi yang disajikan. Bahkan BPK-RI memberikan teguran keras terhadap Bappeda atas ketidaktelitian penyajian informasi dan data LKPJ yang dibacakan Bupati pada rapat Paripurna tanggal 31 Maret 2017,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Daerah mengirimkan surat klarifikasi terkait selisih Silpa yang ditujukan kepada ketua DPRD Luwu Timur dengan nomor : 900/1188/BPKD yang ditanda tangani Bupati Luwu Timur, HM Thorig tertanggal 6 Juli 2017.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Daerah menjelaskan terdapat kelebihan penginputan pendapatan daerah senilai Rp4.975.186.176 dimana LKPJ menyajikan nilai Rp1.419.034.018.482 dan data LKPD Rp1.414.058.832.306.
Selain itu, terdapat belanja yang belum dikonsolidasikan atau belum diinput pada aplikasi laporan keuangan senilai Rp49.932.967.221.
