Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Rakerda ini dibuka Langsung Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler di Aula Dinas Pendidikan Luwu Timur, Senin(11/12/2017).
Dalam arahannya, Husler menekankan agar melalui rakerda ini, dinas terkait lebih mengutamakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya program yang telah diprioritaskan harus mendapatkan perhatian yang lebih.
“sebut saja kampung KB yang telah dirintis di 11 kecamatan. Ini tidak boleh hanya sampai pencanangan saja, tapi segala program yang di harapkan dari kampung KB ini harus diaktifkan, berjalan sinergis dan terarah. Setiap stakeholder yang terlibat harus bekerja maksimal ” kata Husler.
Apalagi kata Husler, program KKBPK merupakan program yang sangat vital karena menyangkut pengembangan sumber daya manusia agar menjadi kekuatan efektif dan produktif bagi pembangunan.
” ini bisa diwujudkan melalui keterpaduan dan koordinasi lintas sektor instansi terkait. Kemitraan ini merupakan kunci sukses dalam keberhasilan program yang akan dijalankan” katanya.
Pembangunan berwawasan kependudukan pada hakekatnya menekankan pentingnya hasil-hasil pembangunan agar dapat dinikmati oleh penduduk secara keseluruhan sesuai kontribusinya secara profesional dan berkeadilan.
“makanya program kependudukan yang dikembangkan harus terpadu, fokus terhadap sasarannya dan dilaksanakan secara konsekuen oleh semua pelaku pembangunan pada senua tingkatan” tandasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rapiuddin Thahir mengatakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana mendapatkan tantangan yang cukup besar, baik dari sisi kualitas SDM Penyuluh KB yang masih lemah dari sisi teknologi informasi, sementara disisi lain hampir semua laporan telah berbasia online sehingga ini perlu mendapat perhatian.
Rakerda ini kata Rapiuddin dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara seluruh stakeholder terkait terutama mitra kerja agar segala permasalahan dan kendala yang dihadapi selama setahun ini bisa dicarikan solusinya.
Rakerda ini diikuti seluruh stakeholder terkait dan mitra kerja diantaranya para Camat, Kepala Puskesmas, Bidan, Penyuluh dan Petugas Lapangan KB, Guru hingga para kader.
Dalam kesempatan itu pula Husler juga menyerahkan surat keputusan (SK) untuk pengalihan status kepegawaian PKB dan PLKB ke pusat.
