DPRD Luwu Timur meminta kepada Warga, PT. Haji La Tunrung dan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) agar menahan diri melakukan seluruh kegiatan perihal lahan HGU di Desa Pasi-Pasi dan sekitarnya hingga menunggu status lahan tersebut mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat penerimaan aspirasi dari LSM Aspirasi mewakili warga Desa Pasi-Pasi dan sekitarnya di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Luwu Timur. Selasa (15/5/2018).
Anggota Komisi I DPRD Badawi Alwi menghimbau kepada seluruh pihak tidak menjustifikasi permasalahan lahan dimaksud, dirinya menilai hal ini sangat rawan, pihak PT. BMS harus menjelaskan takeover lahan, legitimasi yang sah agar status quo secara hukum.
“Kami tidak ingin benturan terjadi antara warga disana dengan perusahaan, dan BMS harus memiliki legitimasi yang sah untuk mengelola lahan itu” jelas Badawi.
Ketua Komisi I DPRD HM Sarkawi A Hamid yang memimpin rapat meminta seluruh pihak berkaitan menahan diri menunggu kejelasan status Lahan HGU, dirinya juga meminta pemda agar memeriksa proses takeover lahan HGU dari PT. Haji La Tunrung ke PT. BMS.
Sarkawi juga mengapresiasi kehadiran kepolisian ditengah warga dan perusahaan, dan diharapkan dapat menghindarkan konflik yang mungkin ada.
“Kami mengapresiasi pihak kepolisian yang menengahi permasalahan, untuk menghindari konflik horisontal yang kemungkinan terjadi,” tutur Sarkawi.
DPRD Luwu Timur sebelumnya telah menindaklanjuti aspirasi yang sama, Ketua Komisi 3 DPRD Herdinang dan anggota DPRD lainnya yang berkonsultasi dengan Pihak PT. Haji La Tunrung dan Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan (BPN).
Hasilnya PT. Haji La Tunrung mengaku tidak sanggup mengelola lahan HGU yang berada di Desa Pasi-Pasi dan sekitarnya, dan kini telah di takeover ke PT. BMS. Merasa minim informasi takeover HGU, Herdinang dkk melayangkan protes ke BPN Sulsel, menindaklanjuti protes, BPN berjanji akan segera mengambil langkah terkait hal yang terjadi.
