Kegiatan Orientasi Anggota DPRD Luwu Timur diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 20 September 2019 di Hotel Ibis Style Ratulangi, Kota Makassar, Senin (16/09/2019).
Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
Bupati Luwu Timur, H. Muhammad Thoriq Husler membuka pelaksanaan orientasi sekaligus memberikan materi isu strategi daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Husler mengharapkan Anggota DPRD bukan saja harus piawai dalam politik melainkan juga harus menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknik penyelenggaraan Pemerintah, teknis pengawasan penyusunan anggaran dan lainnya.
lanjut Husler, besar harapannya selaku Bupati luwu Timur agar anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dapat mengambil bagian secara aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap pelaksanaan program-program pembangunan Pemerintahan dan kemasyarakatan.
Ketua Sementara DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam mengatakan, setelah mengikuti kegiatan orientasi ini, diharapkan anggota Dewan mempunyai bekal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Terdapat trifungsi yakni fungsi pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsi legislasi yang melekat pada setiap anggota dewan.
Selain itu, pembekalan dimaksud lebih jauh agar memahami bahwasanya tugas dan fungsi DPRD harus sejalan dengan visi Pemda dengan memperhatikan sejauh mana kemajuan Pemerintahan yang berjalan dengan menitik beratkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Memahami Issu Strategis dalam rangka mendukung percepatan akselerasi pembangunan di semua sektor, dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Amran. “Tentu DPRD akan bekerja maksimal untuk mengawal hingga selesai masa jabatan 5 tahun mendatang,” tutupnya.
Berdasarkan aturan, pelaksanaan orientasi anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017, tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota.
Dalam aturan tersebut, setiap anggota DPRD kabupaten/kota wajib mengikuti orientasi yang dilakukan dan difasilitasi oleh BPSDM Provinsi di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam aturan tersebut, setiap anggota DPRD kabupaten/kota wajib mengikuti orientasi yang dilakukan dan difasilitasi oleh BPSDM Provinsi di seluruh provinsi di Indonesia. (*)
