LUTIM – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Senfry Oktavianus mewakili Bupati Luwu Timur membuka secara resmi Workshop Sosialisasi Penggunaan Tenaga Asing (TKA) dan Orang Asing di Taman Antar Bangsa (TAB) Sorowako Kecamatan Nuha, 5 Maret 2020. Turut mendampingi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Aini Endis Enrika dan Camat Nuha.
Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, R. Haryo Sakti, Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, Syamsi Alang, Kasubid Perizinan Divisi Imigrasi Sulsel, Muh. Yusuf, Dantim Satgas PAI BAIS wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dalman Habibu dan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Makassar, Sirajuddin, Manajemen PT. Vale Indonesia Tbk. dan para Kontraktor di lingkup PT. Vale Indonesia yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Sosialisasi ini mengulas tentang aturan Tenaga Kerja Asing merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dalam sambutannya, Senfry menyampaikan bahwa, isu TKA saat ini menjadi trending utama secara Nasional karena adanya perubahan-perubahan kebijakan nasional terkait dengan pekerja asing, investasi, saham dan lain-lain, yang semuanya itu menjadi program dan rencana nasional sehingga sangat berpengaruh besar dan tantangan bagi masyarakat.
“Untuk itu, saya mengapresiasi sosialisasi ini sebagai bentuk pengawasan preventif dan melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dan PT. Vale Indonesia yang ada di Kabupaten Luwu Timur agar senantiasa memperhatikan dan menaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya terkait perlakuan dan penggunaan Tenaga Asing,” jelas Senfry.
Dari laporan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, jumlah TKA yang terdaftar tahun 2019 sebanyak 295 orang, bertambah 202 orang dari data tahun 2018 sebanyak 93 orang. TKA ini pada umumnya bekerja dan kunjungan bisnis. (hms/ikp/kominfo)
