LUTIM – DPRD Gelar sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, Senin (13/04/2020).
Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam, turut mendampingi Wakil Ketua I DPRD, HM. Siddiq BM, dan Wakil Ketua II DPRD, H. Usman Sadik, hadir pula Anggota DPRD, perwakilan Kemenag Luwu Timur, dan Polres Luwu Timur.
Terpisah via Video Conference, hadir Bupati Luwu Timur, HM. Thoriq Husler, Kejari Luwu Timur, Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur, dan Tokoh masyarakat.
Sebanyak 6 Fraksi membacakan singkat pemandangan umum fraksi DPRD Luwu Timur, antara lain I Wayan Suparta dari Fraksi Gerindra, Wahidin Wahid dari Fraksi Golkar, Alpian Alwi dari Fraksi Hanura, Masrul Suara dari Fraksi PAN, Leonar Bongga dari Fraksi PDI Perjuangan, dan tugiat dari Fraksi Nasdem.
Fraksi Gerindra mendorong upaya Pemda dalam peningkatan sektor ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, pemanfaatan aset sebagai peningkatan PAD yang potensial, dan upaya komprehensif bidang kesehatan.
“Kami berharap Pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah, pembangunan yang berorientasi, proyek hanya akan berdampak pada fisik bangunan yang cepat rusak padahal baru saja diresmikan,” kata I Wayan Suparta.
Fraksi Golkar meminta BUMD memberikan laporan realisasi keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan pekerjaan fisik yang dikelola Disparbudmudora yang kualitasnya kurang baik, menyarankan agar Pemda melakukan perencanaan pembangunan penataan ibu kota kecamatan sampai ke desa yang berkelanjutan dan terencana.
Selain itu, memberikan apresiasi kepada Pemda atas capaian program yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi Hanura mendesak agar segera menindak lanjuti Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Untuk Diundangkan Dalam Lembaran Daerah.
Fraksi Hanura dan Fraksi Golkar mendesak Pemda tegas terhadap proyek kantor Camat Wotu agar segera diselesaikan.
“Pembangunan kantor Camat Wotu adalah tempat pelayanan publik, Bupati harus tegas mengambil langkah agar segera diselesaikan,” kata Alpian.
Fraksi PAN mendorong Pemda agar meningkatkan kualitas Pendidikan di Luwu Timur, meminta lebih cermat dalam aspek perencanaan infrastruktur serta aspek perawatannya.
“Masalah air bersih yang menjadi perbincangan masyarakat, agar menjadi perhatian serius Pemda, Fraksi PAN meminta penjelasan terkait pembangunan Rumah Sakit di Malili, juga pembangunan irigasi Desa Tarabbi yang belum fungsional,” kata Masrul Suara.
Fraksi PDI Perjuangan menyarankan bahwa, sistem perencanaan masih perlu pembenahan, serta pengawasan teknis belum maksimal, pengelolaan aset yang masih perlu dikelola profesional, efektifitas anggaran penyertaan modal ke pihak PDAM melihat banyaknya keluhan terkait fasilitas dan ketersediaan layanan air bersih.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Nasdem menyampaikan keprihatinan dan duka kepada segenap warga yang menjadi korban pandemi Covid-19 sekaligus simpati dan apresiasi setinggi-tingginya kepada petugas kesehatan baik dokter, para medis, BPBD, TNI, Polri, relawan yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Fraksi Nasdem mengapresiasi terealisasinya program prioritas RPJMD, namun beberapa pelaksanaan proyek justru menimbulkan masalah baru, jembatan lorong 13 Dusun Mekarsari Desa Kertoraharja, Tomoni Timur diharapkan segera diperbaiki karena dikhawatirkan akan roboh padahal proyek tersebut dibangun pada tahun 2019 kemarin. (*)
