LUWU TIMUR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar oleh DPRD Luwu Timur terkait dengan Penempatan Pemukiman Transmigrasi, Krisis Jaringan Seluler dan Jaringan Internet. Rapat dilaksanakan diruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, Rabu (15/09/2021).
Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, H. Usman Sadik, membuka Rapat dengar Pendapat tersebut dan dihadiri oleh para anggota DPRD Luwu Timur, diantaranya yaitu Najamuddin, Efraem, dan Alpian. Turut hadir juga Dinas Kominfo, Distransnakerin, PU dan kepala cabang PLN Malili.
Terkait dengan Penempatan Pemukiman Transmigrasi SP 5 yang berada di Desa Mahalona, Usman Sadik mengatakan, Pembangunan Hunian Transmigrasi yang dibangun tahun 2020 hingga saat ini kurang lebih satu tahun lebih belum ada penghuninya.
“Kondisi ini kami dari DPRD menghadirkan Dinas Transmigrasi untuk bersama-sama berdiskusi dan hasilnya yaitu disepakati bagi calon transmigrasi lokal sebanyak 23 KK, rencana bulan November tahun ini sudah bisa menempati rumahnya di SP 5 Mahalona,” jelas Usman.
“Selanjutnya, kita menunggu hasil dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi karena Bapak Bupati sudah menyurat agar pemukiman transmigrasi yang belum ditempati oleh calon transmigrasi dari luar daerah agar bisa ditempati oleh transmigrasi Lokal,” ungkapnya.
Berkaitan dengan krisis jaringan seluler dan Jaringan internet, Usman meminta agar secepatnya dicarikan solusi, karena ada lima desa yang mengalami kesulitan berkomunikasi hal ini disebabkan layanan komunikasi data seluler tidak terjangkau ditengah-tengah masyarakat.
Apalagi saat ini, sambung Usman, kondisi pasca pandemi Covid 19, kebutuhan Jaringan Seluler dan Jaringan internet menjadi kebutuhan utama khususnya bagi putra-putri yang duduk dibangku sekolah. Mereka belajar menggunakan sistem daring dan itu semua menggunakan jaringan internet.
Usman sadik mengungkapkan bahwa, Pihak PT. Telkom telah menyampaikan solusi bagaimana jaringan seluler bisa sampai dan masuk ke Desa masiku dan empat desa lainnya dengan menggunakan kabel tetapi terkendala bahwa pihak Telkom tidak dapat melakukan itu tanpa ada ijin dari pihak PLN.
”Saya berharap Pihak PLN cabang Malili melalui kepala Cabang bersedia melakukan komunikasi dengan pimpinanannya di Makassar,” harap Usman.
Selanjutnya, Usman Sadik menegaskan, DPRD Luwu Timur akan melakukan koordinasi dengan pimpinan PLN dan Pihak PT. Telkom untuk segera menghadirkan jaringan komunikasi di lima desa yang ada di sebrang danau. (*)
